DPRD Sintang Setujui Administrasi Provinsi Kapuas Raya

Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang akhirnya menyetujui permintaan tim pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk memenuhi kelengkapan administrasi usulan provinsi baru itu dalam sidang paripurna, Kamis (02/12/2010). <p style="text-align: justify;">Ketua DPRD Sintang, Harjono di Sintang mengatakan ada tiga kelengkapan persyaratan yang harus disahkan menjadi Surat Keputusan DPRD Sintang.<br /><br />"Karena sifatnya SK DPRD, maka harus melalui rapat paripurna meminta persetujuan semua anggota," katanya.<br /><br />Tiga persyaratan administrasi yang diformulasikan dalam SK DPRD adalah persetujuan penetapan ibukota calon provinsi baru, persetujuan dukungan anggaran untuk dua tahun pertama ketika provinsi baru terbentuk dan persetujuan mendukung anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertama di provinsi baru.<br /><br />Namun rapat paripurna awalnya tidak berjalan mulus karena banyak dari anggota yang minta kejelasan soal persetujuan DPRD tersebut. Salah satunya adalah Zainudin dari Fraksi Partai Golkar.<br /><br />"Sebenarnya saya setuju saja itu disahkan, tetapi mestinya ketika ada surat masuk yang meminta persetujuan DPRD hingga harus paripurna, harus melalui pembahasan dahulu, bila perlu ada panitia khusus," jelasnya.<br /><br />Karena kata Zainudin, untuk persetujuan itu terutama soal anggaran harus melihat kekuatan keuangan Pemkab Sintang.<br /><br />"Selain itu apa Pemkab sudah menyiapkan lokasi mana saja untuk mendukung provinsi baru itu nantinya," kata dia.<br /><br />Terry Ibrahim dari Fraksi Kerakyatan mengatakan hal serupa, menurutnya ada baiknya ketika ada surat masuk, dibahas dahulu baru diparipurnakan.<br /><br />"Soal PKR, selama ini kami tahunya dari media saja, sejauh mana upaya yang sudah dilakukan tim mestinya ada penjelasan," ujarnya.<br /><br />Senada disampaikan Ginidie, yang tetap meminta ada pertimbangan terutama soal dukungan anggaran.<br /><br />"Kalau penetapan untuk calon ibukota provinsi, saya kira semua sudah sepakat kalau calon ibukota itu nantinya di Sintang," kata dia.<br /><br />Beberapa anggota lain juga menanyakan hal serupa pada pimpinan sidang hingga akhirnya Kelibuk dari Fraksi Demokrat mengatakan kalau dibahas dahulu sama saja upaya pemekaran provinsi baru ini mundur kembali.<br /><br />Kemudian disambut oleh Muana dari Fraksi PDIP yang mengatakan ada baiknya rapat diskor dahulu untuk menemukan kata sepakat.<br /><br />"Diskor saja dahulu, nanti ketua fraksi dan pimpinan DPRD rapat dahulu sebentar," katanya.<br /><br />Akhirnya pimpinan sidang, Harjono menskor rapat selama 20 menit dan para unsur pimpinan kemudian berembug.<br /><br />"Setelah kami musyawarah, diputuskan kalau paripurna menerima permintaan tim pemekaran untuk mengesahkan persetujuan kelengkapan administrasi provinsi baru ini," kata Harjono setelah mencabut skor sidang.<br /><br />Semua anggota kemudian memberikan persetujuan atas keputusan itu.<br /><br />"Catatannya tentu untuk pembahasan masalah dukungan anggaran nanti bisa saja dilakukan melalui pansus dan akan diupayakan awal tahun 2011," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>