Home / Tak Berkategori

Enam Negara Asean Aktif Curi Ikan Indonesia

Admin - Jurnalis

Minggu, 20 Maret 2011 - 00:12 WIB

URL berhasil dicopy

Sebanyak enam dari 10 negara anggota organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) aktif mencuri ikan di perairan Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, kata Riza Damanik dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Sabtu (19/03/2011). "Keenam negara dimaksud, meliputi Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Myanmar," kata Riza Damanik, di Pontianak, saat menjadi pembicara dalam Lokakarya Membangun Strategi Advokasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mewujudkan ASEAN yang berpusat pada rakyat menuju komunitas global. Dia mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2010 mengungkap fakta statistik kecenderungan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia cenderung positif. Sementara Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada 2004 memperkirakan jumlah ikan yang hilang akibat pencurian di Indonesia, mencapai dua ton per tahun. "Dari jumlah itu diperkirakan negara mengalami kerugian mencapai Rp30 triliun per tahun," katanya. Kiara sendiri menurut dia memperkirakan pemerintah gagal memperoleh sedikitnya Rp50 triliun dari sektor pungutan perikanan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2006 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Padahal menurut dia, Indonesia sangat tergantung kepada nelayan tradisional. Sekitar 91,8 persen atau lebih dari 548 ribu pada tahun 2009 armada perikanan Indonesia adalah kurang dari 5 Gros Ton atau berdasarkan UU No. 45/2009 disebut nelayan kecil. Kemudian 92 persen dari tangkapan ikan nelayan tradisional adalah untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Lebih dari dua juta kepala keluarga menggantungkan hidup dan penghidupannya pada perikanan tradisional. Sementara konsumsi ikan Indonesia terus meningkat dari sebelumnya kurang dari 20 kilogram per kapita pada 1998, menjadi 30,47 kilogram per kapita pada 2010. Dan ditargetkan menjadi 40,25 kilogram per kapita pada 2014. Namun pada kenyataannya, Indonesia telah menjadi sasaran pencurian ikan oleh negara-negara sesama anggota ASEAN. Menurut dia, ada beberapa negara anggota ASEAN yang selalu memprotes kesalahan Indonesia. Namun ketika Indonesia balik memprotes sikap negara tersebut, termasuk di antaranya kasus pencurian ikan, mereka cenderung diam. Menurut dia lagi, cuaca ekstrem telah menurunkan frekuensi melaut nelayan, menjadi hanya 160-180 hari per tahun. "Dalam kondisi perairan yang sepi potensial meningkatkan pencurian ikan," katanya. Berkaitan dengan itu, upaya yang sudah ditempuh Kiara, membangun sinergisitas kerja-kerja advokasi masyarakat sipil untuk keadilan perikanan di Asia Tenggara dengan "Southeast Asian Fish for Justice (SEAFish). Membangun penguatkan organisasi nelayan di Asia Tenggara dengan "Southeast Asian Fisheries Alliance" (SEAFA). Menstimulasi dan intervensi terhadap pengembangan model budidaya perikanan yang baik dengan "Good Aquaculture Practices" (GAP) kepada Sekretariat ASEAN. Kemudian menstimulasi kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah "Coral Triangle Initiatives" (CTI). Bersinergi dengan jaringan nelayan Asia Tenggara dalam perlindungan nelayan di perbatasan. Berkaitan dengan kapasitas Indonesia yang kini menjabat sebagai Ketua ASEAN, ia mengajak memanfaatkan momen yang ada tersebut untuk mengedepankan penyelesaian persoalan pangan perikanan di kawasan Asean. "Itu untuk menjamin terpenuhinya tiga kepentingan, yakni keberlanjutan pangan, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan," katanya lagi. Selain itu, juga mendesak pelaksanaan agenda penting "ASEAN Maritim Forum" (AMF), antara lain dengan kerja sama pengawasan dan pengendalian maritim, melibatkan masyarakat sipil dalam dialog isu-isu maritim yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, seperti pencurian ikan, pencemaran laut dan perlindungan bagi nelayan diperbatasan. "Serta mendorong kebijakan kolektif negara anggota ASEAN memberikan perlindungan terhadap perairan tradisional lintas batas, seperti tertuang di UNCLOS 1982 (konvensi PBB tentang Hukum Laut)," kata dia.(phs/Ant)