Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riana Hardjapamekas mengatakan, keputusan untuk melakukan audit forensik Bank Century sudah tepat. <p style="text-align: justify;">Bahkan, Erry kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (14/12/2010), mengatakan, keputusan yang baik tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak Pansus Bank Century gagal menemukan fakta hukum yang sah dan sangat meyakinkan.<br /><br />"Sejak lama saya berpendapat bahwa audit investigatif yang telah dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ditindaklanjuti dengan audit investigatif, khusus berkenaan dengan aliran dana dari dan ke Bank Century sebelum dan sesudah dilakukan penyelamatan (Bail out)," ujarnya.<br /><br />Apakah dalam proses audit investigatif itu nanti diperlukan audit forensik atau tidak, menurut dia, ditetapkan oleh para auditor pelaksana.<br /><br />Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tujuan audit forensik akan lebih jelas, yakni untuk menemukan apakah ada aliran dana kepada pihak-pihak tertentu yang erat kaitannya dengan partai politik atau oknumnya.<br /><br />Hasil audit investigatif, bergantung pada kualitas temuannya, Erry mengatakan tentu dapat menjadi bukti atau fakta hukum.<br /><br />"Sekurang-kurangnya dapat mejadi bukti awal guna ditindaklanjuti oleh para penyelidik dan penyidik penegak hukum, apakah itu Polri atau pun KPK".<br /><br />Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar saat ditanya ANTARA usai melakukan "Kampanye HAM 2010 bagi Pelajar SMA se-DKI Jakarta", Minggu (12/12), juga mengatakan bahwa apa pun yang dihasilkan dari audit forensik Bank Century dapat dijadikan bukti bagi penegak hukum.<br /><br />Ia mengatakan pemerintah memutuskan melakukan audit forensik Bank Century atas permintaan dari dewan. Dan penunjukan auditor akan diserahkan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<br /><br />Sebelumnya Menteri Keuangan mengatakan biaya penunjukan audit forensik akan ditanggung LPS. Namun dewan meminta agar anggaran dikeluarkan dari APBN agar hasil audit tidak benar-benar independen. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
