FORMAPPI Nilai DPR Banyak Lakukan Kesalahan

oleh

Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menilai terjadi beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh anggota DPR RI dalam kurun waktu setahun terakhir sehingga menurunkan citra lembaga tersebut di mata masyarakat. <p style="text-align: justify;">"Blunder pertama paling parah adalah tingkat kehadiran yang rendah. Sebab masalah ini tak pernah terjadi di DPR periode sebelumnya. Belum lagi seringnya studi banding anggota DPR RI ke luar negeri," kata Sekjen Formappi Sebastian Salang dalam refleksi akhir tahun DPR di gedung DPR-MPR-DPD Senayan Jakarta, Kamis (23/12/2010). <br /><br />Refleksi akhir tahun bertema "Satu Tahun DPR, apa yang telah dihasilkan ?," tersebut menghadirkan ketua DPR Marzuki Alie, Sekjen Formappi Sebastian Salang, wartawan senior Birma Siahaan dan Jaka Suryo. <br /><br />Menurut Sebastian, kesalahan fatal lainnya soal rencana pembangunan rumah aspirasi, pembangunan gedung "Menara Nusantara" DPR RI, seringnya studi banding hingga tingkat kehadiran anggota DPR RI yang rendah. <br /><br />Kesalahan-kesalahan tersebut, tambah Sebastian secara sadar atau tidak, membuat citra DPR RI terpuruk di mata masyarakat. <br /><br />"Kesalahan-kesalahan tersebut secara perlahan akan mengikis dukungan dan simpati masyarakat," kata Sebastian. <br /><br />Salang pun mengaku kesulitan untuk memuji kinerja DPR di tahun pertama. <br /><br />"Kami mengalami kesulitan hal apa yang patut dipuji kinerja DPR di tahun pertamanya.Kalau citra jelek, kinerja jelek, malah anggota DPR pun malas pula," kata Sebastian <br /><br />Lebih lanjut Sebastian menjelaskan untuk program legislasi dalam satu tahun pertama, hanya enam UU yang dihasilkan, sementara tingkat kehadiran anggota sangat rendah. <br /><br />Hal itu, menurut dia, membuat masyarakat sangat kecewa, padahal pada awalnya masyarakat sangat menaruh harapan kepada dewan karena banyaknya wajah-wajah baru dengan pendidikan yang lebih baik. <br /><br />"Kekecewaan lainnya seringnya publik mengecam DPR baik sebagai individu maupun lembaga DPR dalam melakukan komunikasi yang buruk," kata Sebastian. <br /><br />Sebastian mencontohkan, ketika gagasan pembangunan gedung baru dan rumah aspirasi, yang mewah dan memakan anggaran besar. Gagasan yang tidak populer sejatinya harus dikomunikasikan oleh figur dan dengan cara dan waktu yang tepat. <br /><br />"Yang terjadi disampaikan oleh orang yang tidak tepat dan waktu tidak tepati. Akhirnya menjadi kacau rencana itu. Begitupun rumah aspriasi. DPR tak lagi bagaimana menyampaikan aspirasi tersebut secara tepat," katanya. <br /><br />Positif Sementara ketua DPR Marzuki Alie menyambut positif kritikan Salang dan menyadari penguatan kelembagaan DPR belum sepenuhnya memperoleh respon menggembirakan dari kalangan internal maupun eksternal. Bahkan tambahnya niat baik DPR sering disalahpahami, dipolitisasi seolah-olah Ketua DPR melakukan agenda-agenda politik untuk kepentingan sendiri. <br /><br />"Ini cukup saya rasakan sebagai hal yang merisaukan, karena dengan langkah-langkah saya, seringkali saya dihujat dan dianggap melakukan kesalahan fatal," ujar Marzuki. <br /><br />Selama kurun waktu 2010, Marzuki menilai masyarakat cukup peka, kritis memberikan masukan kepada DPR, dengan nada negatif. Misalnya kritik soal studi banding/kunjungan kerja anggota ke luar negeri, pelaksanaan prolegnas tersendat maupun rencana pembangunan gedung DPR dan rencana dana aspirasi serta rumah aspirasi. <br /><br />Marzuki berharap intrik politik dan koreksi baik langsung dan tidak langsung kepada pimpinan dewan dalam mengemban berbagai tugas disampaikan secara santun, beretika dan tidak emosional. Atas berbagai kritikan itu, DPR telah merespon positif dengan menunda rencana pembangunan gedung DPR RI dan mengembalikan sebagian anggaran yang telah ditetapkan kepada negara. <br /><br />"DPR juga merespon secara proporsional kritik masyarakat atas aktivitas kunjungan kerja ke luar negeri bahwa hal itu dilaksanakan sepanjang sesuai prosedur yang ketat dan transparan," ujarnya. <br /><br />Sedangkan soal legislasi, Marzuki mengatakan banyak wajah baru, cakap dan pendidikan tinggi berharap banyak atas hasil kerja legislasi DPR. Namun harapan itu menjadi sia-sia karena tak semua anggota memiliki motivasi dan tekad. Di tahun 2011, pimpinan dewan dan fraksi bertekad untuk mengoptimalkan fungsi legislasi yang menjadi center point dari kegiatan DPR ke depan. Berbagai RUU bidang politik, ekonomi, kesra akan menjadi prioritas pembahasan agar segera diundangkan. <br /><br />"Termasuk RUU tentang keistimewaan DIY. Kita berharap proses pembahasan di DPR dilakukan dengan baik, membuahkan UU ideal dan mengakomodir semua kepentingan," ujarnya. <br /><br />Menyangkut fungsi anggaran kata Marzuki, DPR akan menjalankan fungsi sebaiknya, dengan memperhatikan aspirasi rakyat dan kepentingan nasional yang luas, sehingga pembangunan di segala bidang berjalan baik dengan dukungan anggaran yang cukup. <br /><br />Sementara untuk bidang pengawasan, kata Marzuki, DPR tetap menjalan fungsi itu dengan baik, meningkatkan kerjasama yang konstruktif dan menciptakan keseimbangan sesuai mekanisme "check and balance" antara DPR sebagai legislatif dan Pemerintah sebagai eksekutif. <strong>(phs/Ant)</strong></p>