GK Lihat PKR Sangat Layak Diwujudkan

oleh

Gusti Kamboja, Legislator Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang melihat wilayah timur Kalbar sangat layak memekarkan diri jika berkaca pada pembangunan di wilayah ini dan minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar. <p style="text-align: justify;">“Setelah melintasi beberapa kabupaten, melalui jalan dengan kondisi yang cukup parah dan sampai di Sintang, saya lihat wilayah timur ini memang sangat layak mekar jadi provinsi baru,” ujar GK, begitu ia akrab disapa kepada kalimantan-news ketika bertandang ke DPRD Sintang bebrapa waktu lalu<br /><br />GK datang ke Sintang sendirian, selain silaturahim dengan Ketua DPD Partai Golkar yang juga Ketua DPRD Sintang, Harjono, ia juga menjajaki pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) karena hingga saat ini di Kabupaten ketapang belum memiliki instansi teknis berbentuk badan yang mengurusi masalah kepegawaian.<br /><br />Menurutnya, dengan anggaran yang hanya Rp 1 triliun lebih, seorang gubernur tentunya akan kewalahan membagi anggaran tersebut untuk kebutuhan pemerataan pembangunan di Kalbar sehingga wajar saja Kalbar ini punya dua provinsi.<br /><br />“Makanya untuk tahap pertama ini saya lihat kawasan timur Kalbar ini sudah sangat siap jadi provinsi baru dan perjuangan kawan-kawan kearah itu sudah sangat intensif, baru nanti bisa saja wilayah Ketapang bisa ikut mekar jadi provinsi,” tukasnya.<br /><br />Soal estimasi pemekaran dari Kementerian Dalam Negeri yang memasukan Kalbar pada periodesasi 2016-2020, ia mengkritisi Kemendagri yang kurang mengkaji lebih jauh soal kebutuhan pemekaran di Kalbar ini.<br /><br />“Jangankan dengan Pulau Jawa atau Sumatera, di Pulau Kalimantan saja saya lihat Kalbar yang paling tertinggal, tiga provinsi di Kalimantan lainnya bisa terhubung, sementara Kalbar masih belum,” kata dia.<br /><br />Seharusnya lanjut GK, Kemendagri tidak semata melihat pemekaran di Kalbar ini hanya sebatas upaya pembagian kekuasaan semata.<br /><br />“Semua yang menginginkan Kalbar ini mekar bukan karena kekuasaan, tetapi sepenuhnya didasarkan atas kebutuhan daerah, lihat saja betapa tertinggalnya daerah kita ini,” ucapnya.<br />Pun demikian, estimasi yang dibuat Kemendagri tersebut menurutnya terlalu lama sementara aktivitas pembangunan daerah terus berjalan setiap saat.<br /><br />“Jalur inisiatif bisa saja ditempuh sehingga bisa mendahului estimasi itu dan tentunya ini tidak terlepas dari komitmen bersama kabupaten yang akan bergabung dengan PKR ini,” kata dia.<br />Ia melihat Sintang sangat layak jadi sentral provinsi baru nanti dan ada baiknya komunikasi menuju kearah pembentukan provinsi baru itu bisa diintensifkan terus.<br /><br />“Tak hanya dari pemerintahan, masyarakat juga bisa berpartisipasi lebih besar dalam upaya mempercepat pembentukan provinsi baru ini,” imbuhnya. <strong>(phs)</strong></p>