Pemerintah daerah harus dapat menjalin kerjasama dengan insan pers, terutama untuk mempromosikan potensi yang ada di daerah serta menjadi alat kontrol kinerja penyelenggara pemerintahan. <p style="text-align: justify;">"Pemerintah perlu wartawan untuk mengawal demokratisasi di daerah," kata Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan, pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) derah Kalsel di Taping, sekitar 175 km sebelah timur Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Dia menjelaskan, pers yang profesional dan demokrasi sangat diperlukan dan harus dipelihara.<br /><br />Karena insan pers semacam itu, lanjut dia, mampu berperan aktif dalam mencerdasakan masyarakat, serta dapat membantu mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakaat yang sulit dijangkau.<br /><br />Kendati telah menjalin kerjasama dengan wartawan, pers tetap dapat berperan sebagai alat kontrol pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di daerah.<br /><br />"Kerjasama tersebut juga dapat membantu pemerintah dalam usahanya untuk mensejahterakan masyarakat luas," katanya.<br /><br />Bupati Tapin H Idis Halidi, menambahkan, pemerintah sangat berkepentingan untuk bekerjasama dengan wartawan yang profesional, yaitu, wartawan yang mampu menyajikan berita dan informasi yang mendidik, dan mencerdaskan masyarakat.<br /><br />"Wartawan akan lebih dicintai masyarakat luas," jelas bupati.<br /><br />Idis mengaku pihaknya telah lama bermitra dengan jurnalis, bahkan beberapa hari lalu pemerintah daerah Tapin telah bekerjasama dengan PWI dengan menyelenggarakan pelatihan jurnalistik kepada ratusan siswa dan kepala SKPD di lingkungan Pemkab Tapin.<br /><br />Dengan pelatihan tersebut, diharapkan kepala SKPD dan pejabat di Tapin dapat memanfaatkan wartawan dalam mensosialisasikan kegiatan pembangunan di daerah.<br /><br />Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan Faturahman menegaskan, hendaknya kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pejabat di daerah untuk tidak takut kepada wartawan.<br /><br />"Jika merasa terganggu akibat ulah wartawan yang tidak menjalankan tugasnya sesuai kode etik, dengan membuat berita tidak benar atau yang lainnya, hendaknya menggunakan hak jawab," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
