Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menilai rencana pengadaan alat komunikasi iPad bagi anggota DPRD Kalimantan Selatan masih dalam tahap kewajaran. <p style="text-align: justify;">"Saya rasa selama manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dewan, pengadaan iPad tidak menjadi soal," katanya di Banjarmasin, Selasa.<br /><br />Menurut dia, fungsi iPad cukup spisifik dalam menunjang kerja dewan misalnya, melalui iPad, DPRD bisa mencari data tentang peraturan daerah yang dibuat sejak zaman Belanda.<br /><br />Dengan mudahnya mengakses berbagai persoalan terkait dengan kinerja dewan tersebut, sehingga pengadaan iPad untuk DPRD masih dalam batas-batas kewajaran.<br /><br />"Dewan juga perlu bisa memanfaatkan kemajuan teknologi jangan sampai gagap atau istilahnya ‘gaptek’," katanya.<br /><br />Dengan catatan, tambah Gubernur, iPad tersebut menjadi barang inventaris pemerintah, bukan milik pribadi sehingga harus dimanfaatkan untuk kepentingan pekerjaan.<br /><br />Begitu juga dengan keinginan dewan untuk membentuk dewan pakar juga masih dalam tahap kewajaran apalagi kalau dewan pakar tersebut untuk mendampingi komisi.<br /><br />Anggota DPR-RI saja, kata Rudy, satu orang anggota dewan memiliki dua orang staf ahli dan satu orang staf khusus.<br /><br />"Sehingga tidak masalah bila maisng-masing komisi di dewan Kalsel juga didampingi dewan pakar," katanya.<br /><br />Tentang pembengkakan biaya, tambah dia, selama manfaatnya jauh lebih besar bagi kemajuan daerah, penambahan biaya operasioanal juga tidak ada salahnya.<br /><br />Sebelumnya, DPRD Kalsel akan membentuk dewan pakar untuk membantu kinerja dewan terutama untuk membantu menelaah berbagai persoalan yang terjadi di daerah dan aspirasi masyarakat.<br /><br />Selain itu, DPRD juga menganggarkan pembelian iPad untuk 55 anggota DPRD Kalsel.<br /><br />Rencana pembelian iPad tersebut mendapatkan kritikan dari mahasiswa dan LSM di Kalsel, karena program tersebut dinilai sebagai upaya untuk menghambur-hamburkan uang.<br /><br />Puluhan mahasiswa yang berdemo menolak pembelian iPad tersebut menilai pembelian teknologi komunikasi merupakan program yang tidak pro-rakyat dan cenderung menyakiti masyarakat miskin. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
