Gubernur : Masyarakat Adat Selalu Terpinggirkan

oleh

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang mengatakan, masyarakat adat di seluruh wilayah Nusantara telah menjadi salah satu kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau terkucilkan dari kelompok lain. <p style="text-align: justify;">"Terpinggirkannya masyarakat adat ini diakibatkan diskriminasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh negara, mulai dari aspek administratif, aspek kepercayaan, sampai pada aspek-aspek ekonomi dan politik masyarakat adat," kata Agustin Teras Narang, di Palangka Raya, Jumat.<br /><br />Menurutnya, hak-hak asasi masyarakat adat sebagai warga negara tidak diperhatikan, tetapi dilanggar terhadap hak-hak mereka, telah menyebabkan masyarakat adat menjadi miskin dan tidak berdaya.<br /><br />"Di negeri ini memang ironis, katanya gemah rupiah, tetapi banyak menyimpan persoalan kemiskinan. Selain itu, di negeri yang konon tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman, hanya menjadi simbol belaka, tetapi masyarakat adat tidak berdaya," ujarnya.<br /><br />Dia mengatakan, kalau melihat dari lantar belakang masyarakat adat, sudah berdiri sebelum negara ini terbentuk, bahkan jauh sebelum masa-masa pemerintahan kerajaan di seluruh nusantara tetapi pendek kata, merekalah yang empunya republik ini.<br /><br />Dijelaskannya, asal diskriminasi berawal dari pandangan negara, yang menganggap masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang terbelakang dan bodoh. Sehingga pelanggaran itu berasal dari cara pandang negara menganggap masyarakat adat sebagai penghalang pembangunan.<br /><br />"Padahal, pembangunan dilakukan mencakup wilayah komunitas masyarakat adat di mana dalam kelompok masyarakat adat hidup dan berdaulat. Saat ini di wilayah-wilayah yang diklaim sebagai wilayah masyarakat adat, telah dikuasai perusahaan kayu, perkebunan sawit, pertambangan, bahkan Taman Nasional," katanya menegaskan.<br /><br />Lebih lanjut dia mengemukakan, ketika wilayah itu ditetapkan sebagai lokasi pembangunan, nyaris tidak melalui proses musyawarah adat, bahkan sebagian besar di antaranya tanpa pemberitahuan lebih dahulu, tanpa persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemegang kedaulatan di atas wilayah adatnya.<br /><br />"Untuk menyetujui atau menolak setiap agenda pembangunan yang masuk ke wilayah adat, diakui sebagai hal yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam hukum internasional maupun hukum nasional," kata dia.<br /><br />Kemudian, sambung dia, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No : 10/2011, Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut seharusnya merupakan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat.<strong> (das/ant)</strong></p>