Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan politik tidak sehat yang selama ini banyak dijalankan oknum politisi di tanah air menjadi sumber munculnya korupsi di Indonesia. <p style="text-align: justify;">"Sebenarnya politik tidak sehat menjadi sumber munculnya korupsi," kata Wakil Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, dalam diskusi "Indonesia, G20, dan Komitmen Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Selasa (30/11/2010).<br /><br />Menurut dia, dampak dari kondisi tersebut sangat luas, bahkan hingga mengganggu jalannya roda pemerintahan.<br /><br />Bahkan, ia mengatakan dalam pertemuan terakhirnya dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fausi, menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini juga mengungkapkan rasa bingungnya mencari cara memberantas korupsi di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda).<br /><br />"Karena itu partai politik harus direformasi," tegas Adnan.<br /><br />Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai lembaga antikorupsi pun sudah banyak menjerat politisi yang terbukti atau pun diduga melakukan tindak pidana korupsi yang juga melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan.<br /><br />Kasus terakhir yang juga menjadi perhatian banyak orang adalah dugaan penerimaan suap dari Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004 berupa "travellers cheque" (TC) kepada 26 anggota Komias IX DPR periode 1999-2004.<br /><br />Selain itu, KPK juga tengah banyak melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi APBD oleh kepala daerah yang rata-rata merupakan anggota partai tertentu. Mulai dari Gubernur Sumatera Utara yang berasal dari Partai Golkar, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad dari PDI Perjuangan, ataupun Wali Kota Tomohon Jefferson Rumajar dari Partai Golkar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
