Pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sustainability development jangan hanya dijadikan sebuah wacana saja. Pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga (3) lingkup kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan harus benar-benar direalisasikan. Pengusaha sebagai salah satu stakeholder pembangunan berkelanjutan harus mampu mewujudkannya. <p style="text-align: justify;">“Pembangunan berkelanjutan jangan hanya menjadi wacana saja. Konsep pembangunan ini harus didukung. Karena bisa menjadi salah satu dinamisator pembangunan nasional, ," Menteri Perindustrian MS Hidayat saat menghadiri peluncuran Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) di Hotel Sangrila, di Jakarta, kemarin.<br /><br />Dilanjutkan MS Hidayat, sudah saatnya pelaku usaha memunyai pemahaman dan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai masalah sosial dan lingkungan yang timbul akibat usaha yang dilakukan. Seperti meningkatkan efek gas rumah kaca dari sebuah kegiatan industri. “Dari penggunaan energi, kegiatan produksi, dan limbah.” <br />Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti M Hatta yang juga hadir dalam acara itu mengatakan, ide pembagunan berkelanjutan merupakan isu yang sangat komplek dan menyangkut kepentingan banyak pihak. <br /><br />Pebinis, diakui Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) itu, sebagai salah satu kelompok pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan. Kelompok utama pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai unsur pengendali dalam pembangunan berkelanjutan. <br /><br />Ditambahkan, Isu tentang pembangunan berkelanjutan akan menjadi bahasan utama dalam pertemuan Rio+20 di Brazil yang akan dilaksanakan pada tahun 2012. Bahasan utama itu dirumuskan dalam Kerangka Kelembagaan Pembangunan Berkelanjutan—Institutional Framework for Sustainable Development (IFSD). <br /><br />“Sebelum event tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk membahas IFSD sebagai persiapan Rio+ 20," katanya<br /><br />Karena itu, Gusti M hatta berharap, IBCSD dapat menjadi perangkat kelembangaan yang efektif di tingkat usaha, berperan aktif sebagai lembaga yang membawa dan menyuarakan kepentingan pembangunan berkelanjutan, yang seimbang antara aspek ekonomim sosial, dan lingkungan hidup, dan menjadi pengendali internal di kalangan dunia usaha terhadap kecenderungan penyimpangan kaidah pembangunan berkelanjutan. <br /><br />“Melalui peran ini, IBCSD diharapkan menjadi lembaga berwibawa, disegani, dan dipercaya oleh masyarakat, khususnya yang termaginalkan," harap Menteri<br /><br />Dengan peran ini, sambungnya, pemerintah, khususnya Kementrian Lingkungan Hidup, akan siap berkerja sama dalam memajukan pembangunan berkelanjutan dengan dunia usaha dan kelompok utama pembangunan berkelanjutan lainnya. <br /><br />“Agar pemerintah mendapat umpan balik mengenai kebijakan yang dapat mendorong kemajuan berkelanjutan," ungkapnya<br /><br />Ketua Kadin Suryo B Sulistio menyatakan, pelaku usaha di Indonesia juga berkepentingan untuk menjalankan usahanya dengan memertimbangkan kesimbangan aspek ekologis, sosial maupun ekonomi dengan memasukkan pertimbangan tersebut ke dalam setiap komponen kegiatan usaha guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara lintas generasi. <br /><br />“Ini untuk generasi akan datang," kata Ketua Kadin Suryo B Sulistio<br /><br />Dalam peluncuran tersebut juga terlihat Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk perubahan Iklim Rahmat Witoelar, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, Wakil Ketua Kadin bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Sintha Widjaja Kamdani, Wakil World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) untuk Indonesia, Neil Franklin. <strong>(Release KLH/phs)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
