Investasi Perkebunan Tak Ada Paksaan

oleh

Dalam mendorong program investasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, tidak pernah ada paksaan ke masyarakat untuk menerima, sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. <p style="text-align: justify;">“Peran sosialisasi menjadi penting, disitulah masyarakat mengkompromikan sepenuhnya apa yang diinginkan perusahaan dan masyarakat, soal kemitraan, soal persentase kepemilikan lahan dan lainnya,” kata Turmuji Hasma, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Selasa (22/03/2011).<br /><br />Menurutnya, pemerintah daerah mengeluarkan tahapan perizinan hingga izin lokasi sebagai dasar bagi perusahaan untuk mendapatkan alokasi lahan di kawasan izinnya ketika kepemilikan lahan berada di masyarakat.<br /><br />“Pada proses itulah masyarakat bisa menolak atau menerima penyerahan lahan ke perusahaan,” kata dia.<br /><br />Ia mengatakan, untuk membangun perkebunan di Sintang baik itu sawit, karet atau lainnya, ada dua model yang diterapkan yaitu kebun rakyat dan melalui investor.<br /><br />“Melalui investor seperti pada komoditas sawit ini pemerintah berharap masyarakat bisa ikut mengambil manfaat dari investasi yang masuk tersebut,” ujarnya.<br /><br />Jika masyarakat memilih perkebunan kelapa sawit, maka ada investornya yang siap menanamkan modal melibatkan masyarakat setempat.<br /><br />“Namun jika masyarakat memilih kebun karet, ada program yang dibuat pemerintah dan tentunya disesuaikan dengan anggaran pemerintah,” jelasnya.<br /><br />Membuka tahun 2011 ini, timbul konflik dengan perusahaan perkebunan hingga berdampak pada perusakan dan pembakaran, tentunya ini juga harus jadi pertimbangan pemerintah daerah untuk segera dibenahi dan disikapi agar tidak timbul persoalan yang sama dikemudian hari.<br /><br />Sejumlah solusi harus dicari karena konflik yang terjadi seperti di wilayah SDK IV ini bisa jadi pintu masuk atau upaya awal dari masyarakat yang merasa hak-hak mereka terabaikan, ibarat bom waktu, konflik serupa bisa jadi terulang kembali.<br />Menurut Turmuji, pernah ada wacana untuk mencarikan solusi bagi kasus yang dialami warga dengan PT SDK IV melalui pembangunan kebun sawit atau karet rakyat.<br /><br />“Pemerintah bisa fasilitasi pengadaan bibit atau lainnya,” kata dia.<br /><br />Memang untuk program tersebut yag perlu dipikirkan kata dia adalah ketersediaan lahan yang tidak harus berada di sekitar pemukiman penduduk.<br /><br />“Kalau komoditasnya karet, memang harus dekat pemukiman, tetapi jika pilihannya sawit, lokasi jauh pun tidak jadi persoalan karena sawit tidak harus ditunggu setiap hari dan mekanisme penjualannya bisa langsung dikomunikasikan dengan perusahaan,” ucapnya.<br /><br />Namun menurutnya solusi itu masih sebatas wacana dan yang jelas pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan pembinaan ke perusahaan dan masyarakat agar potensi konflik yang ada tidak sampai timbul ke permukaan dan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat.<br /><br />“Sejauh ini kami tetap mengupayakan penyelesaian bisa dilakukan dengan mekanisme musyawarah sehingga tidak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan,” jelasnya.<br /><br />Tetapi jika kemudian timbul persoalan yang berimplikasi hukum, tentunya pemeritah kata Turmuji sepenuhnya menyerahkan persoalan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.<br /><br />“Kita tidak bisa intervensi ketika timbul persoalan hukum dari sebuah konflik investasi, sepenuhnya kita serahkan pada aparat yang berwenang,” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>