Kades Balangan Dihimbau Hati-Hati Tandatangani Surat Tanah

Kepala Desa di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dihimbau agar berhati-hati saat memberikan tandatangan permohonan surat keterangan fisik pembuatan sertifikat tanah secara sporadik oleh warganya. <p style="text-align: justify;">Dikatakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balangan, Sulamto, di Paringin, ibu kota Balangan, Jum`at, kesalahan saat memberikan tanda tangan oleh Kepala Desa dapat berakibat fatal. <br /><br />"Diteliti terlebih dahulu, apakah tanah dimaksud tidak dalam sengketa, tidak bermasalah dan betul-betul milik yang bersangkutan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," ujarnya. <br /><br />Pembuatan sertifikat secara sporadik adalah permohonan pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh dan dari masyarakat itu sendiri, diajukan kepada BPN setempat. <br /><br />Bersama permohonan tersebut, dilampirkan surat keterangan fisik yang diketahui dan ditandatangani oleh aparat desa setempat, dalam hal ini Kepala Desa atau Kepala Padang. <br /><br />"Proses pembuatan sertifikat tanah oleh BPN, mengacu pada surat keterangan tersebut sehingga bila dikemudian hari muncul masalah hingga ke pengadilan misalnya, kita tidak bertanggung jawab," katanya. <br /><br />Di Balangan, sering terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah, terlebih pada lahan yang mengandung batu bara, hingga penyelesaiannya berakhir di pengadilan. <br /><br />Sepanjang 2010 ini, tak kurang dari 400 sertifikat yang bermasalah telah diselesaikan oleh BPN setempat. <br /><br />"Kepala Desa dan masyarakat jangan sungkan-sungkan datang ke BPN bila ada hal yang kurang jelas. Kami selalu terbuka untuk memberikan informasi apa saja terkait pembuatan sertifikat tanah," tambahnya. <br /><br />Agar masyarakat merasa nyaman datang ke BPN, telah diterapkan pelayanan menerapkan 3S, yaitu Santun, Sapa dan Senyum. <br /><br />Pembuatan sertifikat tanah, selain secara sporadik juga dapat diperoleh melalui pembuatan secara sistematik. <br /><br />Secara sistematik, sertifikat tanah dibuat berdasarkan program dari pemerintah secara massal seperti Prona yang biayanya ditanggung oleh pemerintah pula.<strong> (das/ant)</strong></p>