Kalsel Bisa Contoh Kepri Tangani Kesatuan Bangsa

oleh

Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan, Safaruddin berpendapat, pemerintah provinsinya bisa mencontoh Kepulauan Riau dalam menangani kesatuan bangsa. <p style="text-align: justify;"><br />"Di Kepri ada yang menarik dalam upaya pembinaan kesatuan bangsa, yang mungkin bisa kita contoh," ujarnya di Banjarmasin, Sabtu (19/03/2011), sebagai hasil studi banding Komisi I DPRD Kalsel ke provinsi berbatasan dengan Singapura itu.<br /><br />Di Kepri ada lembaga yang menangani kerukunan masyarakat setempat, dari tingkat provinsi sampai pedesaan.<br /><br />Sementara di Kalsel, lembaga kemasyarakat yang menangani kerukunan masyarakat hanya ada pada tingkat provinsi atau paling jauh sampai tingkat kabupaten/kota, belum merambah pedesaan, lanjutnya.<br /><br />Karena itu pula tak mengherankan, di provinsi yang masyarakatnya sangat majemuk serta berbatasan dengan negeri jiran Malaysia dan Singapura, ternyata kerukunan mereka tetap terjaga.<br /><br />"Kerukunan antar umat beragama, antar suku bangsa dan antar etnis itu, salah satunya atas peran serta aktif lembaga kemasyarakatan yang khusus menangani kerukunan," tuturnya mengutip keterangan pihak Pemprov Kepri tersebut.<br /><br />Wakil rakyat dari Demokrat itu menyarankan, walau Kalsel dalam beberapa tahun terakhir keadaannya kondusif, tapi perlu melakukan langkah-langkah antisipatif, antara lain dengan pembentukan lembaga kemasyarakatan yang menangani kerukunan.<br /><br />"Dengan keberadaan lembaga kemasyarakatan yang khusus menangani kerukunan, bukan cuma akan meringankan beban pemerintah dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, tapi masyarakat sendiri akan merasa terperhatikan," lanjutnya.<br /><br />"Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang khusus menangani kerukunan/kesatuan bangsa itu perlu, terlebih dengan suasana rasa kebangsaan yang belakangan terkesan makin berkurang," demikian Safarudin.<br /><br />Studi banding Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi keamanan dan keteriban masyarakat pada 14 – 16 Maret lalu itu menyertai Badan Kesbangpol Linmas provinsi setempat, dengan fokus penanganan kerukunan atau kesatuan bangsa. <strong>(phs/Ant)</strong></p>