TANJUNG SELOR, KN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Opini tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltara, Senin (2/6), bertempat di Ruang Sidang Lemlai Suri.
Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, disaksikan oleh Wakil Gubernur Ingkong Ala, SE, M.Si, serta Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE, MM.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menekankan pentingnya opini WTP sebagai refleksi dari kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Laporan ini adalah cermin dari transparansi dan akuntabilitas kita dalam mengelola keuangan daerah. Setiap rupiah yang dikelola harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Gubernur Zainal.
Ia juga mengapresiasi profesionalisme BPK RI dalam melakukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap LKPD, dan menyatakan komitmen penuh Pemprov Kaltara untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan.
“Temuan dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kami siap mengambil langkah-langkah konkret demi pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berintegritas,” tegasnya.
Gubernur menambahkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
“Dengan sinergi yang kuat dan niat yang baik, saya yakin Kaltara akan terus maju, dan rakyat pun akan semakin merasakan hasil pembangunan yang nyata,” tutup Zainal.
Turut hadir dalam agenda tersebut Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, SE, MA, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, SE, M.Si, jajaran kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Keberhasilan ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Kaltara untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan serta mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (dkisp/Rina)
