Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat membidik wajib pajak orang pribadi dari kalangan profesi untuk memenuhi target penerimaan tahun ini yang nilainya Rp 3 triliun. <p style="text-align: justify;">"Kalau melihat struktur wajib pajak di Kalbar, untuk orang pribadi mencapai 80 persen," kata Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kalbar Awan Nurmawan Nuh saat Sosialisasi Pekan Panutan SPT Tahunan PPh 2010 di Pontianak, Kamis (10/03/2011). <br /><br />Saat ini, jumlah wajib pajak di Kalbar sekitar 222 ribu, untuk orang pribadi 200 ribuan dan wajib pajak badan 22 ribu. <br /><br />Selain itu, lanjut dia, di Kalbar banyak perusahaan perdagangan dikelola oleh orang pribadi. "Itu merupakan potensi pajak yang dapat digali," kata Awan Nurmawan. <br /><br />Kanwil Ditjen Pajak Kalbar juga akan memperluas basis pajak dengan mengacu properti yang dimiliki wajib pajak orang pribadi. <br /><br />Ia mencontohkan, wajib pajak yang mempunyai rumah mewah akan dikaji besaran pajak yang dapat dihimpun. <br /><br />Target pencapaian penerimaan pajak tahun 2011 sebesar Rp3 triliun itu naik dibanding 2010 yang nilainya Rp2,4 triliun. "Realisasi tahun lalu untuk penerimaan pajak mencapai Rp2,5 triliun," kata dia. <br /><br />Sementara Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, kalau mengacu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) potensi pendapatan pajak di Kalbar Rp4 triliun. <br /><br />"Tetapi kita melihat realisasi-realisasi tahun sebelumnya," kata Christiandy Sanjaya. <br /><br />Ia menambahkan, untuk mengoptimalkan penerimaan, Pemprov akan mendorong instansi yang berhubungan dengan pajak seperti Dinas Pendapatan Daerah agar pendapatan asli daerah meningkat setiap tahunnya. <br /><br />Ia mengakui, penerimaan dari pajak tidak dapat langsung dikonfrontasi dengan tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah. <br /><br />"Namun uang dari pajak itu digunakan untuk pembangunan daerah yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat," katanya. <br /><br />Christiandy Sanjaya melanjutkan, Kalbar selalu berusaha agar dana dari pusat terus meningkat setiap tahun karena provinsi ini butuh banyak dana untuk pembangunan. <br /><br />"Tahun ini kita mendapat Rp1,3 triliun untuk infrastruktur. Kalau dibanding dengan APBD 2011 sebesar Rp1,7 triliun; angka sebanyak itu sudah tinggi," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
