Kebijakan Ketebagakerjaan Harus Semakin Berpihak Kepada TKI

oleh

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya mendesak dilakukan reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang tegas dan berpihak kepada nasib kaum pekerja termasuk melindungi para TKI di luar negeri. <p style="text-align: justify;">"Pada prinsipnya, mencermati situasi nasib kaum pekerja pada umumnya, termasuk TKI kita di beberapa negara dewasa ini yang mengalami tindakan semena-mena, maka kita perlu suatu aksi reformasi total dan ketat," tegasnya di Jakarta, Minggu (19/12/2010). <br /><br />Sekjen PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi I DPR RI (bidang Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan) ini menambahkan, reformasi kebijakan itu mutlak serta mendesak. <br /><br />"Karena selama ini kita masih menyaksikan tentang belum adanya tindakan konkret Pemerintah yang komprehansif dan cepat guna membela TKI kita atas perlakuan semena-mena di luar negeri (LN)," ujarnya. <br /><br />Selain itu, katanya, belum tampaknya tindakan tegas Pemerintah terhadap berbagai pihak terkait yang menyebabkan TKI terlantar atau mengalami penistaan di LN. <br /><br />"Juga belum adanya reformasi yang tegas ketat terhadap kebijakan ketenagakerjaan kita secara umum, khususnya terhadap nasib TKI di LN oleh Kementerian Tenaga Kerja RI," tandasnya. <br /><br />Memperhatikan semua itu, demikian Tjahjo Kumolo, Fraksi PDI Perjuangan sejak awal meminta agar keberangkatan TKI dihentikan dulu. <br /><br />"Lalu pihak Kemenakertrans agar mendata kembali terlebih dulu TKI yang bekerja di LN, bekerja sama dengan Kemlu kita," katanya. <br /><br />Tjahjo Kumolo juga meminta pihak PJTKI dan Pemerintah RI harus pro aktif, sebagai upaya perlindungan TKI kita di LN, bersama-sama Kemlu maupun Kemenakertrans.<strong> (phs/Ant)</strong></p>