Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sintang , melalui Kabid.Hubungan Antar Lembaga, Edy Suryaman Gea mengungkapkan saat ini di Kabupaten Sintang terdapat 33 Lembaga Swadaya Masyarakat. <p style="text-align: justify;">“Jumlah tersebut belum termasuk keberadaan dari Ormas. Namun untuk LSM yang tercatat di kita baru sebanyak itu,” katanya Kamis, (28/04/2011) kepada kalimantan-news.<br /><br />Dirinya menjelaskan, dari 33 LSM tersebut hingga saat ini diakui belum pernah memberikan laporan kegiatan mereka ke Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sejak mereka berdiri.<br /><br />“Kita memang belum menerima laporan apa saja kegiatan yang terkait dengan tujuan pendirian LSM tersebut kepada kita,” ungkap Edy.<br /><br />Namun demikian dirinya mengakui, jika pihaknya juga belum dapat melakukan pembinaan seperti yang diamanatkan dalam UU No.8 tahun 1985 tentant organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut, menurutnya disebabkan belum adanya anggaran yang diperuntukan bagi kegiatan tersebut.<br /><br />“Seharusnya pembinaan tersebut sudah menjadi tugas kita, tapi kita akui itu belum dapat dilakukan karena terganjal oleh anggaran yang belum dimiliki,” kata Edy.<br /><br />Usaha yang dilakukan selama ini adalah melalui surat himbauan agar LSM-LSM yang ada di Sintang ini bersedia berkomunikasi dengan Kesbangpol dan Linmas terkait dengan keberadaan serta aktivitasnya. Terkait dengan kemungkinan ada LSM yang ilegal ataupun belum melaporkan keberadaannya, Edy menyatakan hal tersebut mungkin saja ada.<br /><br />“Untuk itulah kita himbau kepada mereka agar mereka mendaftarkan diri atau mendaftarkan ulang kepada kita,” ungkapnya.<br /><br />Keberadaan LSM, lanjut Edy sangatlah memiliki peranan yang penting dalam pembangunan, jika aktivitasnya sesuai dengan fungsi dan tujuan pendirian sesuai dengan UU No.8 tahun 1985.<br /><br />“Fungsi mereka adalah sebagai kontrol atas kebijakan pemerintah serta terhadap pembangunan,” jelasnya.<br /><br />Namun saat ditanya mengenai adanya sejumlah LSM yang memanfaatkan kelembagaan dalam memperoleh ‘rupiah’ atau dengan kata lain pemerasan terhadap oknum-oknum tertentu, Edy tidak memungkiri ada LSM seperti itu. <br /><br />“Tidak semua LSM berkelakuan memeras, kalaupun ada mungkin dilakukan oleh oknumnya, bukan kelembagaan,” tukasnya.<br /><br />Ditegaskan LSM seharusnya menjadi mitra dengan birokrasi dan memberikan masukan-masukan yang positif. <br /><br />“Jika ada temuan, berikan laporan resmi kepada lembaga hukum dengan transparan kepada masyarakat. LSM yang baik adalah LSM berani mengungkapkan jati dirinya kehadapan publik, bahwa lembaganya telah menemukan dan menciptakan sesuatu demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>
