Ketua DPRD Kalsel Tanda Tangani MoU Antikorupsi

Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Nasib Alamsyah, akhirnya mau menandatangani "Memoranum of Understanding" atau nota kesepahaman antikorupsi, menandai Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2010. <p style="text-align: justify;">Nota kesepahaman atau MoU Anti Korupsi itu diajukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel, yang berunjuk rasa di Gedung DPRD tingkat provinsi tersebut, di Banjarmasin, Kamis (09/12/2010).<br /><br />Kolonel Inf. (Purn) yang bergabung ke Partai Golkar itu semula tak bersedia menandatangi MoU Antikorupsi tersebut, bahkan sempat marah, karena unjuk rasa KAMMI yang cukup menggangu suasana rapat paripurna DPRD Kalsel, dianggap ilegal.<br /><br />Selain itu, massa dari KAMMI Kalsel terkesan mau memaksakan kehendak, tanpa memperhatikan tata krama atau sopan santun, sehingga memancing emosional Ketua DPRD tingkat provinsi tersebut.<br /><br />Namun setelah sejumlah wartawan yang melakukan liputan di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) membujuk dan melihat isi MoU Antikorupsi tersebut, Ketua Dewan dari Partai Golkar itu bersedia menandatangai MoU di hadapan pengunjuk rasa.<br /><br />"Apa-apa yang menjadi tuntutan kalian dan termuat dalam MoU, juga merupakan keinginan saya secara pribadi, yaitu kita semua tak ingin ada korupsi di Kalsel atau di negeri ini," tandasnya di hadapan pengunjuk rasa.<br /><br />Mengenai tuntutan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipublikasikan, dia menyatakan, sependapat, seraya menambahkan, sebagaimana pemberitaan media massa, Sekda Kalsel berjanji akan memublikasikannya.<br /><br />"Saya kira semua orang boleh tahu APBD Kalsel, karena tak ada yang rahasia," demikian Nasib Alamsyah.<br /><br />Penandatanganan MoU Antikorupsi itu di punggung Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel, Safarudin dari Partai Demokrat, didampingi Wakil Ketua dewan Muhammad Iqbal Yudiannor juga dari Demokrat.<br /><br />Dalam aksinya KAMMI tersebut menyatakan sikap, menuntut pemerintah dan pemegang untuk melakukan publikasi tarhadap APBD Kalsel Tahun 2011 yang sudah ditetapkan 23 November 2010, agar publik atau masyarakat luas mengetahui.<br /><br />Selain itu, menuntut pemerintah untuk menindak tegas jika ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan APBD, serta melibatkan LSM, OKP dan mahasiswa untuk menjadi mitra kerja dalam proses pengawasan penggunaan APBD.<br /><br />Pengunjuk rasa tersebut membawa sejumlah poster bertuliskan bahasa daerah Banjar Kalsel, yang intinya mengritisi sikap atau cara kerja pemerintah serta wakil rakyat yang terkesan kurang transparan dan bertanggung jawab.<br /><br />Sementara sebuah spanduk berukuran besar dengan huruf besar pula, bertuliskan, "PUBLIKASIKAN APBD, USUT SKPD KORUP" terpampang di depan pengunjuk rasa tersebut. <strong>(phs/Ant)</strong></p>