KIMTAS Sesalkan Perbatasan Tak Jadi Prioritas Khusus

oleh

Koordinator Komunitas Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas), Ambresius Murjani menyesalkan pemerintah daerah tidak memberikan prioritas khusus pada pengembangan kawasan perbatasan di Sintang. <p style="text-align: justify;">“Padahal kami sangat berharap Musrenbang tahun ini bisa memasukkan pembangunan di kawasan perbatasan Sintang masuk dalam prioritas khusus,” ungkapnya, Jumat (25/03/2011).<br /><br />Menurutnya kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara mestinya diberikan perhatian khusus dari pemeritah daerah sehingga setiap alokasi anggaran dari pusat yang ditujukan untuk perbatasan benar-benar tepat peruntukannya.<br /><br />“Kalau tidak jadi prioritas, kami khawatir alokasi anggaran untuk perbatasan bisa kemana-mana, tidak sepenuhnya mengalir untuk membangun kawasan perbatasan,” ucapnya.<br /><br />Menurutnya, selama ini pemerintah daerah selalu menganggap pembangunan kawasna perbatasan menjadi kewenanga pemerintah pusat karena menyangkut hubungan antara negara.<br /><br />”Padahal kawasan perbatasan itu masuk dalam wilayah kabupaten, mestinya kabupaten dulu yang memberikan perhatian khusus, kalau terus menunggu pusat, kapan daerah kami bisa terbangun,” katanya.<br /><br />Ia melihat konteks prioritas khusus pembangunan perbatasan perlu dilakukan dalam upaya untuk memberikan fokus pembangunan pada kawasan perbatasan itu.<br /><br />“Kalau sudah khusus, bisa jadi ada upaya khusus yang dapat dikonsolidasikan dengan baik dalam upaya memperoleh anggaran pembangunan dari pemeerintah pusat,” katanya.<br /><br />Memberikan prioritas khusus juga menurutnya bisa saja mengarah pada diagendakannya pembentukan badan khusus pengelolaan perbatasan dari pemerintah daerah.<br /><br />“Ini harapan kita sehingga ketika ada badan khusus maka alokasi anggaran untuk perbatasan benar-benar terarah dan tepat sasaran,” tukasnya.<br /><br />Karena selama ini ia memperoleh informasi kalau alokasi anggaran untuk pembangunan perbatasan di Sintang baik dari pusat maupun dari provinsi alokasinya bisa kemana-mana.<br /><br />“Padahal kita ingin perbatasan Sintang  bisa ikut maju dari sisi pembangunan karena selama ini sangat jauh tertinggal, listrik saja masih belum banyak yang menikmatinya sejak Indonesia merdeka, apalagi jalan,” ujarnya.<br /><br />Sementara, soal jalan sepanjang 226 kilometer dari Sintang ke perbatasan di Jasa, Kecamatan Ketungau Hulu menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sintang, Mas’ud  Nawawi, hingga saat ini masih non status.<br /><br />“Kita tetap upayakan jalan utama menuju kawasan perbatasan di Sintang ini menjadi jalan strategis nasional,” kata dia.<br /><br />Sementara, Asisten II (Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial) Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Lensus Kadri mengatakan pemerintah provinsi tetap mengupayakan agar status jalan tersebut bisa menjadi jalan strategis nasional.<br /><br />“Sejauh ini memang belum berstatus, tetapi tetap kita upayakan,” tukasnya.<br /><br />Soal titik nol kawasan perbatasan, ia mengatakan sepenuhnya menjadi urusan di pemerintah pusat karena menyangkut perbatasan antarnegara.<br /><br />“Sejauh mana perkembangan, kita tunggu dari pusat karena ini urusan dua negara yang saling berbatasan,” imbuhnya. <strong>(phs)</strong></p>