MELAWI – Sekolah dasar Negeri (SDN) 27 Desa Batu Builkecamatan Belimbing kondisinya sangat memprihatinkan. Sekolah tersebut masih dalam kondisi lantai dan dinding papan. Mirisnya lagi, jika cuaca hujan, atap sekolah tersebut bocor.
“Sekolah tersebut dibangun di lahan pribadi saya seluas 2100 meter persegi, tanpa ada ganti rugi dan sebagainya. Kemudian bangunan yang dinding papan itu saya bangun pakai uang saya pribadi. Ukurannya 15×7 saya buat 4 petak termasuk dengan kantornya. Kemudian satu lagi saya bangun 4×6, yang kini atapnya sudah bocor. Jumlah ruangan ruang yang saya bangun ada 5,” kata Kepala Sekolah SDN 27 Batu Buil, Joni.
Lebih lanjut Ia mengatakan, selama ini SDN 27 berjalan dengan lancar dengan jumlah murid sebanyak kurang lebih 80 orang, terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Hingga kini, baru satu lokal bangunan yang bisa dibantu pemerintah dengan ukuran 8×9.
“Jadi yang saya bangun itu digunakan anak kelas 1,3,4 dan 6 dan anak kelas 2 dan 5 menggunakan bangunan yang dibangun pemerintah,” ungkapnya.
Joni mengatakan, pihaknya setiap tahun sudah mengusulkan rehab bangunan menggunakan data Dapodik, namun belum juga terealisasi. Padahal kondisi bangunan sekolah tersebut kini sudah sangat memprihatinkan.
“Lantai papan sudah banyak yang jebol, kemudian atapnya sudah banyak yang bocor. Kami sudah mengusulkan menggunakan dapodik setiap tahun, tapi belum ada pembangunan,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi, Joko Wahyono mengatakan, SDN 27 Batu Buil memang diakui awal pendiriannya memang terdapat sedikit permasalahan. Karena sebenarnya selama ini atau sebelum berdiri SD 27 itu, anak-anak usia sekolah yang berada di sekitar pabrik itu bersekolah di SD Negeri di Soyong. Hanya saja waktu itu ada desakan permintaan untuk mendirikan gedung sekolah.
“Memang pada waktu itu kami sangat selektif. Karena untuk mendirikan sebuah gedung sekolah dasar SD itu harus memiliki lahan kosong minimal seluas 10000 meter persegi atau 1 hektar. Kalaupun tidak ada paling tidak ada 3 per 4 hektar. Pada waktu itu yang diusulkan tanahnya sangat minim dan tidak memenuhi syarat sehingga ada sedikit kendala sampai hari ini. Padahal pada waktu itu masyarakat berjanji yang mengatakan akan menghibahkan tanah yang ada di sekitar itu untuk dibangun sekolah sesuai peruntukannya dan sesuai standar yang dan kriteria yang harus dipenuhi. Tapi sampai dengan hari ini menurut kami lahan yang tersedia itu sangat minim dan sulit untuk dikembangkan,” jelasnya.
Disdikbud, lanjutnya, berharap kepada pihak pabrik atau pihak kebun atau masyarakat harus berupaya untuk memperluas lahan itu dan serahkan kepada Disdikbud, untuk kita urus lahan sekolah tersebut menjadi milik pemerintah Kabupaten Melawi, agar bisa mengembangkan sarana prasarana yang diperlukan oleh sekolah tersebut.
Setelah ini berjalan juga pada kenyataannya input dari pada peserta didik baru juga minim bahkan cenderung hampir hampir SD soyong dan SD 27 Batu Buil hanya memperoleh siswa yang sedikit, dan jika dihitung dinilai dari standar kelayakan itu memang belum layak.
“Tetapi Kami tetap berupaya sekolah tersebut harus tetap hidup Cuma, mari sama-sama masyarakat memahami ini dan yang paling penting adalah lahan untuk dikembangkannya sarana prasarana yang ada di sekolah SD itu,” terangnya.
Berbeda dengan keterangan kepala sekolah SDN 27 itu, Joko mengatakan, murid di sekolah itu hanya ada sekitar 30 sampai 50 orang. Sementara standarnya paling tidak 60 kalau untuk sebuah SD. Untuk SMP itu sekitar 80.
“Jadi paling tidak lulusannya sekitar 10 sampai 20 orang per tahun. Tetapi ini kadang-kadang juga tidak memenuhi Jadi kami harap bersabar. Kita utamakan yang lebih mendesak dan ruang kelas.
“Untuk dilakukan rehab, saya berharap bisa mengusulkan melalui Dapodik. Dapodik yang ada dibenahi.
Gimana cara mengisi Dapodiknya, maka Anggaplah ruang kelas itu dalam keadaan kondisi rusak berat. Jadi diisi oleh sekolah dengan sebenar-benarnya dan dilengkapi dengan foto-foto luar dan dalam gedung tersebut, sehingga nanti bisa di rehab. Dapodiknya dibenahi, karena dana dari pusat sebagian besar yang melakukan itu dari data penerima dan itu akan dimunculkan oleh pihak Pusat,” pungkasnya. (Ed/KN)
