MELAWI – Menjelang pelaksanaan pemilu 2019, Polres Melawi bersama TNI, Pemkab, KPU dan Bawaslu menggelar Deklarasi Pemilu yang aman, damai dan berintegritas, Senin (11/3/2019) di salah satu Hotel di Sidomulyo Nanga Pinoh.
Kegiatan dihadiri Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), KPU, Bawaslu Melawi, sejumlah pejabat pemerintahan dan para pengurus Partai Politik, tokoh masyarakat, agama dan pemuda.
Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo mengatakan, sesuai dengan tahapan, program dan jadwal bahwa saat ini tinggal 37 hari lagi pelaksanaan pemilu 17 April 2019.
“Perlu diketahui, hari ini masih proses tahapan yakni pelaporan DPTb. Dengan kesempatan itu, kami ingin menyampaikan sekiranya ada keluarga yang ingin melaporkan pindah memilih diharapkan untuk mmelaporkan,” katanya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, di tingkat badan ed hoc, saat ini juga sedang melakukan tahapan Pemuktahiran data pemilih. Dengan Pemuktahiran ini diharapkan ini bisa menjadi data pemilihan yang terakhir.
“3 hal yang menjadi konsen kami. Yakni DPT, kemudian DPTb, kemudian daftar pemilih khusus. Untuk pemilih khusus ini pemilih yang sudah memenuhi syarat namun tidak masuk dalam DPT maupun DPTb. Sehingga saat pemilihan bisa menunjukan kartu identitas berupa KTP elektronik,” paparnya.
Pria yang akrab disapa Dedi ini juga mengatakan, setiap Parpol serta seluruh komponen masyarakat diwajibkan menjaga ketertiban dan keamanan serta mensukseskan saat pemilu. Masyarakat juga diharapkan bisa mengawasi dan memantau tahapan-tahapan pemilu.
“Kami sudah berkomitmen bahwa mulai dari KPU hingga tingkat bawahnya untuk menjaga integritas. Yang mana kami juga membutuhkan dukungan masyarakat, agar pemilu ini berjalan sukses, aman dan damai,” pintanya.
Ditempat yang sama anggota Bawaslu Melawi, Erwin Nurjadin, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melawan segala pelanggaran politik, seperti politik uang serta politik hitam.
“Kami juga sudah melakukan tahapan sosialisasi terkait himbauan tersebut, “ ucapnya singkat.
Sementara itu Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin, menyampaikan mengapa deklarasi ini perlu dilaksanakan. Karena terkait eskalasi politik yang ada kaitannya dengan Kamtibmas. Dari data Polri, Pemilu 2019 ini ada beberapa provinsi yang memiliki potensi gangguan Kamtibmas. Dari 30 Provinsi yang ada di Indonesia ini, Kalbar menjadi rengking ke 17 rawan.
“Yang menjadi atensi itu adalah Pemilihan Legislatif (Pileg). Saya dua minggu lalu rapat, semua menghimbau untuk menjaga itu. Karena ini beda tantangannya. Jika pada Pilgub hanya 515 TPS, sekarang bertambah menjadi 707, dan jika dulu satu kotak suara sekarang 5 kotak suara. Sehingga resiko gangguan bertambah,” terangnya.
Lebih lanjut Fadlin mengatakan, pada Pemilu 2019 ini ada ciri khasnya, yaitu tingginya tensi politik, dengan melakukan kampanye negatif dan kampanye hitam seperti hoax, SARA dan yang lainnya. “Ada percobaan benturan antar kelompok, Organisasi dan yang lainnya. Sepertinya ada keunikan juga. Ini ada satu pihak yang tidak peduli siapa yang menang, namun baginya yang terpenting memecah belah persatuan,” ucapnya.
Ia mengatakan, Untuk itulah deklarasi ini diselenggarakan. Dengan tujuan menciptakan pemilu yang damai.
“Silahkan berkompetisi, berjuang, namun kita harus tetap damai,” himbaunya.
Sementara pada kesempatan ya, Bupati Melawi, Panji mengatakan, apa yang disampaikan KPU, Bawaslu dan Kapolres sudah sangat lengkap dan jelas. Namun saya ingin menyampaikan, yang pertama harus berusaha menetapkan potensi konflik dan persoalan yang bisa memunculkan sesuatu yang bisa membuat masalah, agar bisa diantisipasi dan tidak terjadi masalah.
“Kalau saya bupati bisa melakukan diskresi, yakni boleh mengatur yang tidak diatur. Tapi ini beda, ini penanganannya di KPU dan Bawaslu. Yang menjadi persoalan, antara lain tentang APK, bendera itu bukan APK, maka tatacara itu bukan konteks Bawaslu namun kepada Pemda. Ini berkaitan dengan ketertiban umum, sehingga itu bisa dilakukan pencabutan, ini contoh potensi masalah, kenapa tidak masuk dalam APK,” katanya.
Kemudian, lanjutnya, potensi lain yang Ia petakan, warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah wajib memilih. Namun ketika mereka tidak ada terdaftar dan tidak memiliki KTP elektronik, maka tidak bisa memilih. Kemudian yang bisa memilih menggunakan KTP elektronik, hanya bisa memilih jam 12, dan ketika mau memilih surat suara sudah habis. Itu akan jadi masalah.
“Inilah realita aturan main yang masih belum lengkap, dan bertentangan dengan UU 1945, ini contoh potensi masalah.
Semuanya ini hanya bisa ditanggapi dengan etika ingin pemilu yang damai. Pesan saya tentu yang menjadi cita-cita adalah sukses demokrasi, sukses kepemimpinan. Untuk itu para Caleg, parpol, tidak perlu saling menjelek jelekan yang lain. Bagi Caleg yang ingin naik. Jangan juga menjatuhkan yang lain. Mari beretika yang baik dan berintegritas tanpa menjatuhkan satu sama lain,” ajaknya.
Ia menyarankan kepada para Caleg untuk berbuatlah yang baik dimata masyarakat. Kemudian bermain bersih, sehat. Jangan melakukan politik uang, tolak hoax dan politik transaksional.
“Kepada masyarakat juga saya menghimbau agar tolak politik uang, politik hitam dan politik transaksional. Itu adalah politik yang tidak sehat. Tentu kerjasama kitalah yang bisa menjabatani kekurangan dan tantangan dalam pemilu ini,” pungkasnya. (KN)
