LPMA Serahkan Rencana Kerja HKM Kepada Dishutbun

oleh

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adat Borneo Selatan telah menyerahkan rencana kerja kegiatan yang akan dilakukan pada areal hutan kemasyarakatan dan hutan desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan setempat. <p style="text-align: justify;">Menurut koordinator LPMA Borneo Selatan, Juliade di Barabai, Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selasa, rencana kerja tersebut telah diserahkan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan setempat pada Senin (21/3).<br /><br />"rencana kerja penting disusun sebelum pembentukan hkm dan hutdes disahkan oleh pemerintah agar jelas apa yang akan dilakukan disana nanti," ujarnya.<br /><br />Kabupapaten hulu sungai tengah merupakan proyek percontohan di wilayah kalsel untuk pembentukan HKM dan HUTDES yang pengerjaannya sudah dimulai sejak desember 2008 dengan lpma sebagai lembaga pendamping.<br /><br />Di kabupaten itu terdapat tiga desa yang ikut dalam program tersebut, masing-masing Hinas Kiri dan Atiran di kecamatan Batang Alai Timur (BAT) dan Hinas Kanan di Kecamatan Hantakan.<br /><br />Ia mengatakan, program kerja di susun oleh LPMA Borneo Selatan bersama-sama masyarakat di tiga desa yang wilayahnya akan di bentuk hkm dan hutdes.<br /><br />"kita juga mendapatkan bantuan dari telapak indonesia sebagai `supporting system` sehingga program kerja yang disusun bisa lebih terarah dan mudah dipahami untuk dijalankan masyarakat," katanya.<br /><br />Dalam program kerja tersebut dijabarkan rencana-rencana yang akan dilakukan pada areal hkm dan hutdes, seperti pengelolaan budi daya madu lebah hutan.<br /><br />"juga diprogramkan budi daya anggrek khas pegunungan meratus sehingga tidak akan terjadi lagi pemalakan tanaman tersebut secara liar," tambahnya.<br /><br />Di bidang perkebunan, disusun program pengembangan dan budi daya tanaman gaharu sehingga masyarakat setempat tidak perlu lagi mencarinya jauh ke pelosok hutan.<br /><br />Rencana kerja yang telah di susun akan dilampirkan dengan surat permohonan izin pembukaan HKM dan Hutdes oleh bupati setempat kepada kemenhut ri, sebagai bahan pertimbangan.</p>