Mahfud: Pelapor Yang Terlibat Tak Dapat Perlindungan

oleh

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan Undang-undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa pelapor yang terlibat di dalam sebuah tindakan tidak mendapat perlindungan. <p style="text-align: justify;">"Menurut UU , yang boleh mendapat perlindugan saksi dan korban adalah orang yang melihat kemudian jadi korban," kata Mahfud, di Jakarta, Senin (27/12/2010). <br /><br />Jika orang yang ikut melakukan lalu dilindungi, katanya, nanti semua orang yang korupsi atau melakukan kejahatan akan melaporkan dan dia bebas. <br /><br />Mahfud menjelaskan bahwa dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya memberikan keringanan hukuman bagi pelapor yang ikut terlibat dalam kasus yang dilaporkannya. <br /><br />Hal ini diungkapkan Ketua MK ini setelah ada pernyataan dari kuasa hukum Dirwan Mahmud, Muspani, yang akan melakukan somasi kepada MK karena diperlakukan tidak adil. <br /><br />Muspani mengatakan Dirwan sebagai saksi pengungkap ada konspirasi sehubungan dengan perkara yang dialami justru dilaporkan ke pihak kepolisian dan KPK. <br /><br />Pihak Dirwan menilai tindakan MK tersebut melanggar kepatutan terhadap UU tentang Perlindungan saksi dan korban. <br /><br />Muspani juga menyebut kliennya mendapat kerugian selain dilaporkan ke polisi juga mendapat ancaman dari berbagai pihak. <br /><br />Atas ancaman somasi ini, Mahfud mengungkapkan bahwa kasus Dirwan Mahmud yang sudah berjalan justru laporan Panitera Pengganti Makhfud ke KPK. <br /><br />"Kan Makhfud lapor sendiri keKPK kalau dia menerima gratifikasi. Laporan saya tentang Dirwan ke polisi belum bergerak. Jadi kalau somasi sana tuh yang lapor ke KPK," kata Mahfud.  <strong>(phs/Ant)</strong></p>