Pelayanan dan kelengkapan rumah sakit pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, mendesak ditingkatkan. <p style="text-align: justify;">Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel, H Ansor Ramadlan di Banjarmasin, Sabtu (19/03/2011) mengatakan, kelemahan rumah sakit pemerintah di Kalsel dari segi pelayanan dan alat kelengkapan penunjang pelayanan medis.<br /><br />Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi kesehatan itu mengemukakan hal tersebut sebagai oleh-oleh studi banding ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) beberapa hari lalu. <br /><br />Studi banding Komisi IV DPRD Kalsel ke Kepri dengan fokus mengenai kesehatan, dan salah satu sasaran peninjauan Rumah Sakit Batam yang merupakan rujukan rumah sakit kabupaten/kota di provinsi tersebut.<br /><br />Wakil rakyat dari "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel itu mengaku terkesan dengan Rumah Sakit Batam yang sebelumnya berupa poliklinik dan milik Otorita Batam, tapi juga memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum.<br /><br />Selain itu, yang cukup mengesankan, dari penilaian ahli kesehatan negeri jiran, seperti Singapura, kemampuan keilmuan tenaga medis atau dokter-dokter spesialis di Indonesia juga bisa diandalkan, ungkapnya mengutip keterangan manajemen Rumah Sakit Batam. <br /><br />"Begitu pula dari segi pembiayaan operasi medik misalnya, rumah sakit kita bisa lebih murah dari luar negeri, dengan hasil yang tak jauh beda," ungkap wakil rakyat dari PPP tersebut menjawab ANTARA Banjarmasin.<br /><br />Sebagai contoh, untuk biaya penanganan abortus dengan sistem dikerek/korek, kalau di rumah sakit Singapura bisa lebih dari Rp10 juta, sementara di RS Batam hanya sekitar Rp1 juta, demikian Ansor. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
