Pemerintah agar dapat lebih dapat mendorong realiasasi revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) dan mempunyai komitmen yang kuat dalam bentuk menyediakan anggaran yang lebih memadai. <p style="text-align: justify;">"Revitalisasi program KB harus segera dilakukan karena mind set masyarakat sudah kembali seperti dulu yakni banyak anak banyak rejeki," kata Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sonny Harry B Harmidi, di Palangka Raya, Jumat. <br /><br />Selama ini peranan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah diperbesar oleh pemerintah, tetapi hendaknya tidak hanya dalam bentuk komitem sebatas retorika dengan revitalisasi yang kuat. <br /><br />"Karena BKKBN tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan yang lain, tetapi saya pikir kedepan enkokesra dan Menkes punya cita-cita yang sama," katanya. <br /><br />Diungkapkannya, kemampuan teknis pemerintah daerah dan pemahaman terhadap KB belum kuat, tidak sewaktu sentralisasi yang begitu sangat efektif, BKKBN dapat melaksanakan secara penuh sebagai instansi yang berwenang, yang sekarang diserahkan ke daerah sehingga BKKBn tidak dapat melangkahi kewenangan tersebut. <br /><br />"Jadi betul – betul Pemda sendiri harus punya kesadaran bukan hanya pemerintah pusat, tetapi menjadi sulit karena dipimpin oleh yang lebih banyak mengedepankan urusan politik,"ujarnya. <br /><br />Ia juga menambahkan, sebelum otonomi daerah, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sekitar 30 ribu, dan sekarang hanya sekitar 18 ribu orang. <br /><br />"PLKB kita hebat – hebat, sangking hebatnya malah banyak yang diambil menjadi pejabat pemerintah,"tegasnya. <br /><br />Diakuinya jumlah PLKB menjadi terbatas karena alokasi anggaran untuk program KB juga sangat terbatas, dimana KB sudah menjadi urusan pemerintah daerah (Pemda) sehingga kewenangan BKKBN di daerah menjadi terlalu besar seperti dulu lagi. <br /><br />Jadi ketika KB menjadi urusan daerah, hanya dikaitkan dengan fungsi yang lainnya sehingga KB tidak bisa berperan dengan optimal, malah terkadang tidak ada fungsi sama sekali. <br /><br />Dimana fungsi PLKB dalam pelayanan memiliki arti strategis karena menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan keluarga. <strong>(das/ant)</strong></p>
