Ketua Umum Korp HMI-Wati (Kohati) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Bety Wirandini menyatakan, pemerintah perlu terus meningkatkan program usaha mandiri bagi khusus kaum perempuan, sebagai upaya untuk meningkatkan peran di bidang sosial ekonomi. <p style="text-align: justify;">Ketua Umum Korp HMI-Wati (Kohati) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Bety Wirandini menyatakan, pemerintah perlu terus meningkatkan program usaha mandiri bagi khusus kaum perempuan, sebagai upaya untuk meningkatkan peran di bidang sosial ekonomi. <br /><br />"Perempuan itu sebenarnya dituntut untuk mandiri, kreatif, sehingga tidak hanya bergantung kepada kaum laki-laki dalam banyak hal," katanya Selasa. <br /><br />Menurut dia, sikap pasrah dan hanya bergantung kepada kaun laki-laki dalam banyak hal pada akhirnya hanya akan menciptakan suasana mental bagi kaum perempuan untuk pasrah pada nasib. <br /><br />Kondisi semacam itu, kata Bety hanya akan menempatkan kaum perempuan sebagai kaum kelas kedua setelah laki-laki. <br /><br />Di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan, geliat kaum perempuan untuk hidup mandiri dan tidak terlalu bergantung pada kaum laki-laki masih kurang, kendatipun sudah aga gerakan pemberdayaan kaum perempuan yang telah dilakukan sekelompok organisasi dan LSM. <br /><br />Menurut Bety, sikap seperti itu disatu sisi tidak lepas dari peran lingkungan dan pemerintah sendiri yang masih kurang melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan. <br /><br />"Ada suasana sosial di Madura ini yang seolah-olah mendukung terciptanya iklim bahwa kaum perempuan harus di rumah saja, tidak perlu berperan di ranah sosial," katanya. <br /><br />Padahal, sambung dia, tuntutan globalisasi mengharuskan kaum perempuan tidak hanya berperan di ranah domistik saja, dalam tataran rumah tangga, tapi juga di bidang sosial sangat dibutuhkan. <br /><br />"Kami melihat gerakan pemberdayaan kaum perempuan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang," katanya menjelaskan. <br /><br />Menurut Bety, akhir-akhir ini memang ada upaya kuat yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran sosial kaum perempuan. <br /><br />Salah satunya dengan menetapkan kuota 30 persen bagi kaum perempuan dalam ranah politik. Akan tetapi, upaya itu terkesan hanya bersifat insidentil saja, yakni saat pemilu berlangsung. Namun setelah pemilu usai, seolah-olah tidak diperlukan lagi. <br /><br />Oleh karenanya, sambung dia, ke depan pemerintah perlu mencanangkan program yang bermuara pada peningkatan peran kaum perempuan melalui usaha mandiri. <br /><br />"Bagi kami program ini sangat penting, agar kaum perempuan tidak sepenuhnya bergantung pada kaum laki-laki dan mereka juga bisa menjadi penyokong ekonomi keluarga," katanya menjelaskan. (Eka/Ant)</p>
