Pemerintah : Sengketa Lahan Masyarakat Dengan Perusahaan Dalam Proses Penyelesaian

oleh

Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan menyatakan penyelesaian sengketa masyarakat di Dusun Kendarit dan Dusun Pencaron Desa Baras dan Desa Pengkadan Baru dengan PT. Wahana Plantation and Products sudah ditangani TP3K dengan melakukan pemanggilan untuk mendengarkan keterangan masing-masing dusun termasuk dengan pihak perusahaan PT. WPP. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sintang,Selasa (14/12/2010) pada pidato jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sintang, yang telah disampaikan seblumnya pada, Senin (13/12/2010).<br /><br />"Tp3K kabupaten sintang telah melakukan pertemuan pembahasan tanggal 1 oktober 2010 untuk mendengar langsung penjelasan dari masyarakat tentang persoalan yang terjadi di lapangan," jelas Wabup Sintang.<br /><br />Selanjutnya, tanggal 7 oktober 2010 TP3K Kab sintang telah melakukan pemanggilan management PT.WPP dan diperolen penjelasan bahwa dari 105 ha lahan komunal (milik bersama) yang diserahkan masyarakat ke pihak perusahaan, dan sudah digarap sebanyak 23,3 ha dan sudah dibayar pada tahun 2008. Sementara sisanya seluas 82 ha, yang dimiliki 17 orang sudah pula dibayarkan kepada pengurus desa. <br /><br />"Dari 17 orang tersebut, terdapat 4 orang dengan lahan 30 hektar sudah bersedia dibuatkan dokumen penyerahan dan pembayaran derasahnya. Sementara sebanyak 13 orang lagi sedang dalam proses penyelesaian oleh pihak perusahaan serta pengurus desa dan uangnya siap dibayarkan oleh pengurus desa," ungkap Ignasius Juan.<br /><br />Menurut Wabup, perkembangan terakhir kasus tersebut, telah dilakukan klarifikasi pemilik lahan oleh PT.WPP di Dusun Kendarit dan saat ini sedang dalam proses negosiasi terhadap masyarakat pemilik lahan yang belum menerima uang derasah. Sedangkan terhadap sengketa masyarakat Dusun Pencaron dengan PT.WPP, telah dilakukan pemilahan lahan milik komunal dengan lahan milik pribadi oleh pengurus dusun setempat. <br /><br />"Sementara untuk lahan milik pribadi, akan di-enclave," kata Juan<br /><br />Terkait dengan tanah kas desa di kecamatan sungai tebelian dengan PT.SDK, Wakil Bupati Sintang Ignasius Juan juga menjelaskan terkait persoalan tersebut, ada 15 desa yang menuntut pengembalian yaitu 11 desa diwilayah kecamatan sei. Tebelian dan 4 desa diwilayah kecamatan tempunak.<br /><br />"Sudah ada kesepakatan antara 9 desa yaitu desa Merarai Satu, Perembang, Sarai, Melayang Sari, Lebak Ubah dan Rarai kecamatan sei. Tebelian; desa pagal baru dan repak sari dan benua baru kecamatan tempunak," ungkapnya<br /><br />Bahkan, sambungnya, 8 desa sudah menerima penyerahan tanah dan penyerahan tanah desa masing-masing seluas 5 hektar kebun kelapa sawit berproduksi, sedangkan 1 desa yaitu desa benua baru kecamatan tempunak walaupun sudah menerima kesepakatan tetapi belum dapat menerima penyerahan tanah kas desa karena terkait dengan persoalan intern desa akibat adanya pemekaran desa. Sementara 6 desa yaitu desa Merarai Dua, Manter, Kajang Baru, Bonet Lama, Solam Raya kecamatan Sei. Ttebelian dan desa Kenyabur Baru kecamatan Tempunak belum menerima kesepakatan itu. <br /><br />"Saat ini dalam penanganan TP3K untuk dicarikan format penyelesaian yang saling menguntungkan dengan meminimalisir dampak sosial yang mungkin terjadi," jelas Juan.<br /><br />Pemerintah kabupaten sintang,lanjutnya, sudah mengupayakan untuk menjembatani dan memfasilitasi penyelesaian semua persoalan sosial yang muncul melalui Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat. Disampaing itu secara berkala juga melakukan pertemuan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berinvestasi di kabupaten sintang untuk mengetahui kinerja dan persoalan yang dihadapi baik itu persoalan teknis maupun persoalan sosial.<br /><br />Terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang tidak bekerja secara optimal, akan dilakukan pemangkasan izin lokasi sesuai dengan perolehan/pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan, dan terhadap lahan yang dipangkas akan dikuasai kembali oleh negara. <strong>(phs)</strong></p>