Pemkab Barito Utara Diminta Tingkatkan Penerimaan PAD

oleh

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah setempat untuk berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. <p style="text-align: justify;">"Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) harus ditingkatkan seperti menggali potensi pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan investor tambang saat ini terus meningkatkan," kata angggota Komisi B DPRD Barito Utara (Barut), Set Enus Mebas kepada wartawan di Muara Teweh, Rabu.<br /><br />Menurut Set Enus, pemerintah daerah harus mencari terobosan untuk menggali potensi sumber penerimaan PAD yang setiap tahun target pendapatan cenderung menurun atau tidak meningkat.<br /><br />Upaya meningkatkan PAD itu, kata dia, misalnya memaksimalkan sarana parkir kemudian mengelola bangunan milik pemerintah daerah yang tidak terpakai guna dikelola pihak ketiga.<br /><br />Selain itu menjadikan Pasar Blauran menjadi wisata kuliner malam hari, menata ulang pasar supaya tidak ada los pasar yang kosong dengan mengelompokkan pasar buah, pasar ikan, pasar sayuran, pasar kain dan tekstil.<br /><br />"Kalau potensi ekonomi dimanfaatkan secara maksimal kami yakin penerimaan PAD yang sebelumnya tak tergarap dapat lebih maksimal," kata anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.<br /><br />Potensi lainnya perlu dioptimalkan sarana pembibitan ikan dan buah-buahan di antaranya balai benih ikan (BBI) Trinsing Kecamatan Teweh Tengah, BBI Lahei Kecamatan Lahei dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) peternakan serta pengembangan sentra tanaman dan hortikultura di kilometer 7 Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu.<br /><br />Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset setempat, Ratnawati Hamdie dalam kesempatan terpisah mengatakan target PAD tahun 2011 sebesar Rp21,5 miliar atau turun 7,89 persen dibanding 2010 setelah perubahan Rp23,3 miliar.<br /><br />Turunnya target PAD ini disebabkan sejumlah sumber penerimaan baik dari retribusi dan pajak daerah dihapus karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<br /><br />Dihapusnya sejumlah sumber penerimaan PAD tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, akibatnya Kabupaten Barito Utara mengalami kehilangan sumber pendapatan daerah mencapai empat ratusan juta rupiah.<br /><br />"Namun kami tetap berupaya menggali potensi pajak dan retribusi daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ," kata Ratnawatie.<strong> (das/ant)</strong></p>