Pemkab Kapuas Atur Standar Kompetensi Pejabat Struktural

oleh

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah membuat peraturan tentang standar kompetensi pejabat struktural pegawai negeri sipil sebagai pedoman Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) setempat. <p style="text-align: justify;">"Sehingga Baperjakat dapat lebih objektif dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan untuk penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensinya," kata Bupati Kapuas HM Mawardi di Kuala Kapuas, Rabu. <br /><br />Ia mengatakan, standar kompetensi jabatan struktural yang disebut standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural. <br /><br />Karena pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan komptensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan serta syarat obyektif lainnya, katanya. <br /><br />Ia mengatakan, standar kompetensi tersebut disusun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Kapuas paling lambat April 2011. <br /><br />Selanjutnya, standar kompetensi yang telah disusun tersebut diproses menjadi Peraturan Bupati Kapuas yang dipergunakan oleh Baperjakat dalam mempersiapkan dan menetapkan PNS kedalam jabatan struktural. <br /><br />Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan menciptakan sosok PNS yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi profesional sekaligus berfungsi sebagai pemersatu dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, katanya. <br /><br />Kepala BKPPD Kabupaten Kapuas Suhardjono SH mengatakan peraturan bupati kapuas tentang standar kompetensi pejabat struktural PNS tersebut bersifat dinamis yang akan dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan kualitas pelayanan kepada masyarakat. <br /><br />Ia mengatakan, akhir-akhir ini didaerah itu sering didengar bahwa birokrasi disalahkan karena memiliki daya tanggap yang rendah terhadap tuntutan masyarakat yang mengharapkan adanya langkah konkret dan cepat, koordinatif dan tuntas. <br /><br />Sehingga perlukan optimalisasi kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung karakteristik PNS profesional khususnya PNS yang memegang jabatan. <br /><br />"Karekteristik PNS profesional yang antara lain memiliki kompetensi dasar yang meliputi integritas, kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, kerjasama dan fleksibel," katanya. <br /><br />Kemudian memiliki kompetensi dibidangnya yang berorientasi pada pelayanan, analistis, konseptual dan inovatif serta memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan dan memiliki jiwa kompetitif secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi etika profesi, katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>