MALINAU, KN – Pemkab Malinau menggelar konsultasi publik terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo dan jalur transmisinya oleh PT Tujuan Mulia Makmur.
Meski proyek ini berlokasi di Desa Batoq Kelo, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, dampaknya dipastikan akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Acara yang seyogianya digelar sebelumnya harus ditunda karena kondisi infrastruktur dan transportasi yang rusak. Sekda Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H. menjelaskan bahwa masyarakat Sungai Boh secara swadaya memperbaiki landasan bandara agar dapat hadir dalam kegiatan ini. Ia menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam penundaan.
“Kami bersyukur, hari ini seluruh perwakilan masyarakat Sungai Boh bisa hadir. Ini membuktikan komitmen kita semua dalam menyuarakan hak dan harapan masyarakat lokal terhadap proyek besar ini,” tegasnya saat membuka konsultasi publik yang digelar di ruang Intulun, pada Jumat (3/10/2025).
Proyek PLTA ini direncanakan akan membendung aliran sungai di wilayah perbatasan Kaltim-Kaltara. Meski disebutkan bahwa area genangan sekitar 370 hektare tidak memiliki pemukiman, Sekda Ernes menekankan pentingnya verifikasi batas wilayah, serta memastikan tidak adanya situs budaya, kuburan leluhur, atau kampung lama di area terdampak.
“Masyarakat adat kami punya sejarah berpindah-pindah. Maka penting untuk pastikan tidak ada situs penting di wilayah yang akan tergenang,” ujarnya.
Sekda Ernes juga menyampaikan pesan penting agar masyarakat Malinau tidak hanya menjadi penonton dari investasi besar ini. Ia mengingatkan pentingnya keterlibatan warga lokal, tidak hanya dalam proses pembangunan, tetapi juga dalam penerimaan manfaat seperti listrik dan akses jalan.
“Kita harus pastikan dua hal, Malinau terang dan dapat akses jalan. Jangan hanya investor yang untung, masyarakat juga harus merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar jalan akses perusahaan bisa terintegrasi dengan infrastruktur pemerintah baik dari Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara.
Selain itu, perusahaan juga diminta untuk membuka lapangan kerja dan memberi pelatihan bagi masyarakat lokal, sesuai kompetensi yang juga telah disiapkan oleh Pemda Malinau.
Dalam diskusi tersebut, Sekda menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara investor, pemerintah, dan masyarakat. Ia menggambarkan hubungan ini sebagai “segitiga sama sisi”, di mana semua pihak harus berdiri setara dan saling menguatkan.
“Kalau komunikasi dijaga, masyarakat akan mendukung. Tapi jika tertutup, akan muncul kecurigaan,” tambahnya.
Pemkab Malinau menyambut baik investasi ini, namun dengan catatan tegas, proyek harus membawa manfaat nyata, tidak hanya untuk negara dan perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat lokal. Mulai dari ketersediaan listrik, akses jalan, hingga pembukaan lapangan kerja.
“Kalau listrik sudah menyala dan jalan terbuka, itulah tandanya masyarakat juga menikmati hasil dari pembangunan ini,” tutup Sekda.
