Pemkot Palangka Raya Siap Kelola RSUD

Pemerintah Kota Palangka Raya siap mengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Slyvanus, jika sudah dilimpahkan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. "Hanya persoalannya, mungkinkah Kota Palangka Raya dengan APBD yang tidak besar, mampu untuk mengelola rumah sakit besar itu," kata Wakil Wali Kota Palangka Raya, H Maryono, di Palangka Raya, Senin. Terkecuali ada bantuan dana baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk mengatasi permasalahan yang ada, katanya. Ia mengatakan, selama ini RSUD untuk pengelolannya, masih ditopang subsidi APBD Kalteng. Apalagi sekarang, dengan tumbuhnya berbagai RS yang dikelola pihak swasta, dengan memberikan pelayanan prima yang terbaik, untuk menarik animo para pasien. Jadi kalau ada rencana dari DPRD Kalteng melalui Dapil 1, agar pemkot mengambil alih pengelolaan, pihaknya sangat menyambut baik, asalkan segala konsekuensi yang ada dapat dipikirkan bersama. "Fungsi rumah sakit (RS) yang utama adalah sebagai pelayanan, bukan sekedar orientasi mencari keuntungan," ucapnya. Memang sudah sewajarnya, kalau anggota dewan, mempunyai pemikiran, agar sebaiknya RS yang ada dikelola pemerintah kota (pemkot), dengan alasan pihak pemerintah provinsi (pemprov) harus memiliki RS Pendidikan, karena sudah ada fakultas kedokteran. Tapi, sebaiknya, alangkah lebih bagus lagi, jika pemprov membangun sarana baru, yang dijadikan sebagai RS Pendidikan, di lingkungan Universitas Palangka Raya, sehingga lebih terencan dari awal dengan anggaran yang memadai. Diakuinya, wacana pembangunan RSUD Kota Palangka Raya, sudah lama menjadi pemikiran dari Kepala Dinas Kesehatan yang lama, sehingga sangat disambut baik Wali Kota, H M Riban Satia. Kendati demikian, apapun nanti yang akan menjadi keputusan wali kota mengenai realisasi RSUD, ia sangat mendukung dan percaya, bahwa semua itu sudah direncanakan dan dipikirkan secara bijak dan matang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Sudarmini, mengatakan, pihaknya sudah merancang dan mengajukan proposal untuk melaksanakan hal tersebut, pada Wali Kota setempat. Pihaknya juga sudah memiliki alternatif lokasi untuk pembangunan antara lain, kawasan lingkar luar kota setempat dan Jalan Tingang ujung dengan pertimbangan daerah tersebut bebas polusi dan steril. Meski pembangunan rumah sakit tersebut tidak dapat dilaksanakan langsung, yang penting program tersebut disetujui walaupun dibangun secara bertahap. Dimana dengan adanya RS milik Pemkot, hal itu akan banyak membawa pengaruh positif bagi warga setempat dan program yang harus diutamakan memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin. Selain itu, dengan adanya fasilitas tersebut, secara otomatis juga akan banyak menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada bidang kesehatan. Ia berharap, usulan program pembangunan rumah sakit itu disetujui semua pihak, baik pemerintah kota dan pemerintah provinsi, mengingat hal tersebut demi kepentingan masyarakat banyak. (das/ant)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan