Ketua Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Ikhsanudin mengungkapkan, pemerintah provinsi setempat terkesan belum maksimal menciptakan iklim investasi. <p style="text-align: justify;">Hal itu terungkap saat rapat kerja Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) setempat, ungkap Ikhsanudin dari Partai Keadilan Sejahtera itu di Banjarmasin, Jumat (14/01/2011). <br /><br />"Sebagai contoh dari informasi yang kami terima, banyak investor yang mau menanamkan modal di Kalsel, terpaksa `balik kanan` karena persoalan lahan yang sulit mereka dapatkan," ungkapnya. <br /><br />Menurut dia, semestinya para investor yang siap menanamkan modal di Kalsel jangan lagi dihadapkan permasalahan lahan, tapi pemerintah daerah setempat yang memberikan jaminan dan kepastian hukum. <br /><br />"Persoalan tersebut mungkin karena Pemprov Kalsel atau dalam hal ini BKPMD setempat belum memiliki `portofolio` investasi. Karenanya ke depan kita minta segera dibuat portofolio tersebut," lanjutnya. <br /><br />Dalam rapat kerja dengan BKPMD Kalsel, Kamis (13/1) terungkap selama 2010 terdaftar lima calon investor yang menggunakan fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai keseluruhan ratusan miliar rupiah. <br /><br />Sementara pengguna fasilitas penanaman modal asing (PMA) untuk Kalsel terdaftar 55 calon investor dengan nilai investasi seluruhnya mencapai 695 miliar dolar AS. <br /><br />"Kita berharap 2011 minat investor menanamkan modal di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini, meningkat dari 2010. Peningkatan itu bukan cuma yang mendaftar, tapi juga disertai realisasinya," kata Ikhasanudin. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
