Pendirian Lembaga Penjamin Kredit Di Daerah Belum Terwujud

oleh

Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Sulteng, Suparman Hasan, mengatakan, lembaga penjamin kredit daerah yang diharapkan bisa membantu sektor UMKM hingga kini belum dapat diwujudkan. <p style="text-align: justify;">Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Sulteng, Suparman Hasan, mengatakan, lembaga penjamin kredit daerah yang diharapkan bisa membantu sektor UMKM hingga kini belum dapat diwujudkan.<br /><br />"Peraturan daerahnya saja belum selesai dibahas. Padahal usulan ini sudah ada sejak tahun lalu," kata Suparman di Palu, Jumat.<br /><br />Dia mengatakan, rancangan perda tersebut sudah pernah diserahkan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulteng. Hanya saja dia tidak tahu apakah rancangan perda tersebut sudah masuk ke DPRD atau belum. <br /><br />"Jika perdanya sudah selesai berdasarkan perda itulah dibentuk lembaganya. Apa namanya itu tergantung perda," katanya.<br /><br />Dia mengatakan, lembaga penjamin kredit tersebut dibutuhkan agar masyarakat yang bergerak di bidang UMKM bisa terbantu modal usahanya. <br /><br />Pemerintah daerah juga tidak terlalu terbebani setiap tahunnya dalam menganggarkan UMKM karena sudah ada bank yang bisa memberikan kredit usaha.<br /><br />"Kalau sudah ada lembaga penjamin, pemerintah paling hanya mengalokasikan anggaran untuk pendidikan atau pelatihan saja. Tidak perlu repot setiap tahun memberikan modal ke UMKM," kata Suparman.<br /><br />Salah satu persyaratan untuk beroperasinya lembaga penjamin kredit tersebut, pemerintah harus menyetor jaminan ke Departemen Keuangan sebesar Rp50 miliar. Namun, menurut Suparman, dana penyertaan itu dapat disetor secara bertahap sampai jangka waktu tertentu hingga mencapai kecukupan modal yang disyaratkan. <br /><br />Beberapa daerah seperti NTB, Banten, Jawa Tengah, dan Riau telah mengalokasikan dana modal setor mulai Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.<br /><br />Menurut dia, syarat berdirinya lembaga penjamin tersebut bisa dikerjasamakan dengan 11 kabupaten/kota di Sulteng sehingga bebannya menjadi ringan.<br /><br />Suparman mengatakan, jika pemerintah sudah punya jaminan minimal Rp5 miliar, setidaknya dunia UMKM sudah bisa mendapat kredit 50 persen dari jaminan yang ada.<br /><br />"Dari pada setahun alokasi untuk UMKM kita hanya dapat ratusan juta, maka melalui cara ini modal untuk UMKM bisa lebih banyak," katanya.(Eka/Ant)</p>