Pengamat ekonomi dari Econit Advisory Group, Hendri Saparini mengatakan, pemerintah perlu menjamin akses pasar produk pertanian sehingga bisa menggairahkan petani dan menjaga kelangsungan produk itu. <p style="text-align: justify;">Pengamat ekonomi dari Econit Advisory Group, Hendri Saparini mengatakan, pemerintah perlu menjamin akses pasar produk pertanian sehingga bisa menggairahkan petani dan menjaga kelangsungan produk itu.<br /><br />"Pemerintah mestinya memberikan garansi bahwa siapapun yang memproduksi dijamin pasarnya. Petani kita disuruh produksi, tetapi anehnya pasar dibuka bebas," kata Hendri dalam dialog krisis pangan dan energi, di Palu, Sulteng, Minggu.<br /><br />Dialog yang diselenggarakan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulteng tersebut menghadirkan sejumlah aktivis pemuda dan akademisi di daerah ini.<br /><br />Dialog itu juga menghadirkan aktivis LSM, Dedi Irawan yang selama ini konsentrasi mengawal energi pertambangan di daerah.<br /><br />Hendri mengatakan, selama pemerintah tidak memberikan jaminan pasar produksi pertanian dan perkebunan dalam negeri maka tidak akan ada nilai tambah yang besar.<br /><br />"Yang harus kita ubah adalah paradigma. Bagaimana agar hasil pertanian dan perkebunan kita memberi nilai tambah," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, meskipun kampanye "aku cinta produk Indonesia" digalakkan tetapi jika pasarnya tidak dijamin maka pertanian sulit berkembang.<br /><br />Saparani membandingkan antara pemerintah China dan Indonesia dimana China menjamin akses pasar bagi produk pertanian sehingga petaninya terus terdorong untuk memproduksi.<br /><br />Tidak heran, katanya, jika jeruk asal China dijual bebas di Indonesia, sementara di Indonesia disamping pasarnya yang sudah sempit produksinya pun sudah jelek, bahkan rasanya asam dan kecil.<br /><br />Sementara itu, akademisi dari Universitas Tadulako, Nur Sangadji mengatakan, konsumsi produk pertanian dari luar negeri sudah masuk di Indonesia bahkan sudah menjadi konsumsi "paling enak" tidak saja di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan pejabat.<br /><br />Nur Sangadji menceritakan, suatu ketika dirinya datang ke DPR/MPR saat sidang digelar dab salah satu makanan yang beredar dalam dos pada rapat itu adalah adalah jeruk impor.<br /><br />"Saya jadi heran juga ketika itu, sepertinya tidak ada lagi yang mau pusing dengan bebasnya peredaran produk dari luar, sementara produk dalam negeri kita sendiri sering terabaikan," kata Nur Sangdji.<br /><br />Dia juga menuturkan, suatu ketika dirinya di Australia rindu akan bumbu pedas Indonesia.<br /><br />Ia pun berusaha mencari di pusat-pusat belanja. Nur mengaku lega karena menemukan satu botol paket bumbu pedas. Ia berpikir, barang tersebut pasti berasal dari Indonesia.<br /><br />"Setelah saya periksa, ternyata itu produk dari Holand. Ini bukti bahwa sambel kita pun kalah bersaing dengan produk-produk luar," katanya.(Eka/Ant)</p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
