Penghapusan Pangkalan Mita, Akibat Pemilu-Kada?

oleh

Setelah belakangan menjadi perhatian serius seorang anggota DPRD dari Dapil Sepauk-Tempunak, Christian Happy, MP dan Camat Sepauk, Agrianus, S.Sos, M.Si, kasus penghapusan kuota BBM minyak tanah (Mita) Pangkalan Minyak Tanah (PMT) Sumber Rejeki di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sepauk, akhir sampai juga ketelinga Bupati Sintang Drs. Milon Crosby, M.Si. <p style="text-align: justify;">Perlu diketahui, bahwa Kuota 5 KL PMT Sumber Rejeki yang terletak di Desa Buluh Kuning ini, adalah hasil pemangkasan dari PMT Riyanda yang ada didalam kota Sintang pada tahun 2008 lalu. PMT Riyanda yang sebelumnya memiliki kuota 20 KL, karena ada kebijakan baru saat itu, dipangkas 10 KL. Hasil pemangkasan tersebut, dialihkan 5 KL ke PMT Sumber Rejeki dan 5 KL untuk sebuah PMT di Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu sebanyak 5 KL. <br /><br />Menanggapi kasus tersebut, Milton yang ditemui secara khusus di ruang kerja pribadinya di Pendopo, Sabtu (11/12/2010) siang, mengawali komentarnya dengan mengatakan bahwa dibeberapa tempat, penarikan alokasi BBM Minta karena adanya rencana pemerintah mengkonfersikan BBM Mita ke Gas Elpiji. Namun, itu baru terjadi di Pulau Jawa. <br /><br />Untuk di Kabupaten Sintang, dirinya akan menginstruksikan Tim Pengawasan BBM Mita yang pernah dibentuk beberapa tahun yang lalu, agar kembali mendata keberadaan PMT se Kabupaten Sintang. Dari sebanyak 281 Desa yang ada, ada berapa buah PMT. Dan bagi yang telah ada, mengapa kemudian terjadinya penghapusan PMT di pedalaman, terangnya. <br /><br />Ketika ditanya tanggapan tentang beberapa rumor, bahwa masyarakat pedalaman tidak mempunyai hak untuk menikmati BBM Mita Bersubsidi, dan pencabutan PMT Sumber Rejeki di Desa Buluh Kuning, adalah akibat kekalahan salah-seorang calon dalam Pemilu-Kada Kabupaten Sintang Tahun 2010, secara tegas Milton menepis anggapan rumor tersebut. Namun dia juga berjanji akan memantau permasyalahan ini. <br /><br />“Jangan mengulangi kealpaan yang lalu, dimana PMT hanya menumpuk di dalam kota saja. Seakan-akan masyarakat pedalaman dilarang menerima BBM Mita Bersubsidi,” ujar Milton. <br /><br />“Kita lihat saja nanti, jika tidak ada alasan yang jelas atas penarikan kuota PMT tersebut, pihak Agen akan diminta untuk mengembalikan ke posisi semula. Ingat, BBM Mita Bersubsidi itu, bukan milik Agen tetapi milik rakyat,” tegasnya. <strong>(phs)</strong></p>