Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi menilai Laporan Keterangan Pertanggangjawaban Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2010, belum maksimal. <p style="text-align: justify;">Saat menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur (Jatim) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur mereka Tahun Anggaran (TA) 2010, ia menyatakan, sistem penilaian terhadap LKPj tersebut relatif lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya..<br /><br />Namun, lanjut anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dua priode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, LKPj bukan suatu yang mudah, apalagi harus melibatkan banyak pihak dan dalam waktu yang relatif singkat.<br /><br />Tapi sesuai amanah perundang-undangan, maka penilaian terhadap LKPj tersebut mau tidak mau mesti dilakukan, sebagai bagian dari pertanggungjawab kepada publik, tandasnya menanggapi pertanyaan wakil rakyat asal Bumi Brawijaya itu.<br /><br />"Alhamdulillah, sesuai tepat waktu, pembahasan LKPj Gubernur Kalsel 2010 sudah rampung tinggal penyampaian rekomendasi dewan, yang dijadwalkan dalam rapat paripurna istimewa DPRD provinsi setempat, 27 April 2011," lanjutnya.<br /><br />"Kami dari DPRD juga menaruh aprisiasi terhadap kinerja gubernur/pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel yang dalam tiga tahun terakhir selalu tepat waktu menyampaikan LKPj," demikian Riswandi.<br /><br />Sementara itu, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel, Ibnu Sina yang juga dari PKS, menambahkan, pihaknya hampir putus asa dalam pembahasan LKPj, karena hasil atau rekomendasi dari dewan seakan dianggap angin lalu.<br /><br />Sebagai contoh dalam LKPj Gubernur Kalsel 2009, dilaporkan pekerjaan sebuah proyek sudah mencapai 99 persen, tapi ketika dilakukan pengecekan lapangan, ternyata bangunan tersebut tak sesuai laporan dan masih banyak yang dikerjakan.<br /><br />Begitu pula masalah peternakan yang terjadi ketidak benaran dan bahkan ada yang melaporkan kepada kepolisian, tapi dilakukan penyelesaian "secara adat," ungkap anggota DPRD Kalsel dua priode, yang juga Ketua DPW PKS provinsi itu.<br /><br />Mengenai reformasi birokrasi sebagaimana halnya dan dipertanyakan wakil rakyat Bumi Brawijaya, mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu, menyatakan, hal tersebut mungkin tak jauh beda dengan Jatim.<br /><br />Sebelumnya, anggota Pansus DPRD Jatim yang membahas LKPJ mereka TA 2010, mengungkapkan, ada sembilan agenda yang harus dilaksanakan gubernurnya, antara lain pecepatan reformasi birokrasi, tapi hasilnya belum memuaskan.<br /><br />Ketua Pansus DPRD Jatim itu, H Suli Da’im dari Partai Amanat Nasional, menyatakan, pihaknya tak salah memilih Kalsel sebagai tujuan studi banding pembahasan LKPj. Karena DPRD Kalsel sudah merampungkan pembahasan LKPJ 2010. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
