Penyelesaian Sengketa Lahan Pemakaman Tionghua Tidak Ada Masalah

oleh

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sintang,Drs.Hatta, M.Si menyatakan terkait dengan penyelesaian sengketa lahan pemakaman Tionghua di Mungguk Serantung, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Sintang melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sintang, telah membentuk Tim Mediasi “Sengketa Lahan Pemakaman Tiongkhoa Di Mungguk Serantung Kelurahan Kapuas Kanan Hulu”, Sesuai Surat Tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sintang No.01/FPK-STG/2010. <p style="text-align: justify;">"Kita sudah lakukan koordinasi dengan FPK dan telah membentuk tim mediasi," ungkap Hatta kepada kalimantan-news.com di ruang kerjanya, Selasa (14/12/2010).<br /><br />Ditambahkan, Tim mediasi tersebut sudah diberikan waktu kerja selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 12 Januari s/d 12 Pebruari 2010.Pada prinsipnya, sambung Hatta, tim mediasi bekerja hanya mencari data dan fakta dilapangan.<br /><br />"Data dan fakta yang berhasil dikumpulkan tersebut, untuk selanjutnya bisa dijadikan sebagai bahan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengambil kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan penyelesaian kasus tersebut," jelas Hatta.<br /><br />Dijelaskannya, dalam menyelesaikan pekerjaan, Tim Mengadakan investigasi baik itu survei ke lapangan, wawancara, bahkan  melalui tatap muka dari kedua belah pihak yang bersengketa terdiri dari 8 Kepala Keluarga pemilik rumah,  4 diantaranya memiliki sertifikat dan 4 memeliki SKT, serta beberapa ahli waris pemakaman, ditambah juga mengadakan pertemuan/ audiensi dengan pihak-pihak yang ada keterkaitannya dengan permasalahan tersebut termasuk Pihak Kelurahan, Kabag Pertanahan Setda Sintang, Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang. <br /><br />"Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua belah pihak mau menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat sesuai dengan keinginan adanya ganti rugi, baik itu ganti rugi material bagi pemilik bangunan serta ganti rugi pemindahan makam bagi ahli waris pemakaman, sesuai standar kelayakan menurut masing-masing kedua belah pihak," ungkapnya.<br /><br />Kepala Kesbangpol dan Linmas juga menambahkan bahwa Tim Mediasi melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sintang telah merumuskan beberapa rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Sintang. Sesuai dengan surat Rekomendasi No. 10/FPK-STG/2010. <strong>(phs)</strong></p>