Penyerapan APBN Kalimantan Selatan (Kalsel) 2010 terhambat cuaca ekstrem yang terjadi hampir sepanjang tahun, kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalsel Elin Sumarlin. <p style="text-align: justify;">Ditemui usai penyerahan DIPA APBN Kalsel 2011 di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (29/12/2010), Elin mengatakan, hingga kini penyerapan APBN Kalsel masih cukup rendah, baru 83 persen dari total dana APBN sebesar Rp7 triliun lebih. <br /><br />"Penyerapan masih cukup rendah antara lain untuk sektor pembangunan infrastruktur karena terkendala cuaca," katanya. <br /><br />Selain itu, kata dia, rendahanya penyerapan dana APBN tersebut juga disebabkan karena lambatnya keluarnya SK tentang pengelolaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana. <br /><br />Masalah pengadaan barang, kata dia, juga menjadi salah satu hambatan, kenapa penyerapan dana APBN di Kalsel masih cukup rendah. <br /><br />"Kita harapkan hingga akhir tahun ini penyerapan sudah bisa lebih dari 90 persen, karena beberapa proyek infrastruktur baik jalan dan jembatan sedang dalam proses penyelesaian," katanya. <br /><br />Dibanding 2010 kata dia, DIPA 2011 meningkat cukup tajam yaitu menjadi Rp10,4 triliun. Peningkatan terbesar adalah untuk sektor pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan. <br /><br />Menurut Elin, total dana APBN untuk DIPA lingkup Kanwil Perbendaharaan Kalsel senilai Rp4.858.291.000 yang terdiri dari 773 DIPA untuk 611 satuan kerja. <br /><br />Sisanya, kata dia, akan ditransfer ke pemprov dan 13 kabupaten/kota se Kalsel senilai Rp5.908.006.258.848. <br /><br />Dana transfer tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH pajak), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA), dan Dana Penyesuaian. <br /><br />"Daerah yang paling besar menerima dana ini adalah Kabupaten Banjar, di susul Kota Banjarmasin, dan ketiga terbanyak adalah Kotabaru," katanya. <br /><br />Dibanding penyerahan 2010, lanjut dia, tahun ini dilakukan lebih cepat sehingga awal tahun dana sudah bisa dimanfaatkan. <br /><br />"Jadi tidak ada alasan menunggu dana dari pemerintah pusat," ujarnya lagi. <br /><br />Menurut Elin, DIPA 2011, lebih sederhana karena hanya menampilkan akun dua digit, yaitu hanya sampai jenis belanja. Hal ini dimaksudkan agar kuasa pengguna anggaran lebih fleksibel dalam melaksanakan kegiatan. <br /><br />Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, pada 2011 dana bagi hasil sumber daya alam khususnya pertambangan terjadi peningkatan menjadi Rp3,1 triliun. <br /><br />Sedangkan dinas yang mendapatkan dana DIPA terbesar antara lain adalah Dinas PU sebesar Rp1 triliun. <br /><br />"Besarnya dana untuk PU tersebut karena di Kalsel juga terdapat Balai Besar Bina Marga. Saya berharap masalah pembangunan infrastruktur di daerah benar-benar diperhatikan," katanya. <br /><br />Besarnya nilai APBN untuk pembangunan infrastruktur perbanding terbalik dengan sektor lingkungan hidup yang hanya mendapatkan Rp500 juta. <br /><br />Sedangkan untuk Kementerian Pendidikan sebesar Rp528,3 miliar dan Kementerian agama sebesar Rp737 miliar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
