Perbatasan Kalbar Butuh Rp 10 Triliun

oleh

Ketua Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja sama Kalimantan Barat MH Munsin mengatakan dibutuhkan dana sekitar Rp10 triliun untuk membangun kawasan perbatasan sepanjang 966 kilometer di provinsi itu. <p style="text-align: justify;">"Untuk membangun jalan paralel saja dibutuhkan Rp6,7 triliun," kata Munsin, di Pontianak, Senin.<br /><br />Selain itu, dibutuhkan pula dana untuk sektor lainnya seperti pekerjaan umum, transmigrasi, pertahanan, keamanan, keuangan, kemiliteran.<br /><br />"Tetapi, mampu atau tidak pemerintah pusat memberi dana sebanyak itu," katanya.<br /><br />Ia menambahkan, Pemprov Kalbar sendiri sudah melakukan intervensi seperti pembangunan pos pemeriksaan lintas batas di kawasan perbatasan meski seharusnya menjadi kewajiban pusat.<br /><br />"Kalbar sudah melangkah maju untuk itu. Dan ada tanggapan positif dari pusat sehingga Kalbar mendapat prioritas utama," kata MH Munsin.<br /><br />Namun, lanjut dia, Pemprov Kalbar juga menanti realisasi dari kebijakan tersebut.<br /><br />"Kita lihat saja, iya apa tidak Kalbar jadi prioritas utama," kata dia menegaskan.<br /><br />Ia melanjutkan, lima kabupaten di Kalbar yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, mendapat alokasi Rp100 miliar secara keseluruhan untuk pembangunan.<br /><br />Sedangkan Tugas Pembantuan, Kalbar mendapat alokasi Rp60 miliar.<br /><br />Tetapi, kata dia, hingga kini belum ada kejelasan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.<br /><br />Ia mengakui, sudah ada kemajuan dalam penanganan kawasan perbatasan. "Dulu tidak jelas. Sekarang sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan, tetapi baru terbentuk Oktober 2010 dan butuh waktu untuk menangani permasalahan di perbatasan," katanya.<br /><br />MH Munsin mengatakan, saat ini sedang disusun kembali regulasi tentang pembangunan kawasan perbatasan.<br /><br />"Supaya tidak ada saling klaim. Dan daerah hanya merasakan saja, pusat yang menentukan," kata Munsin. <strong>(phs/Ant)</strong></p>