Anggota Komisi IV DPR-RI, H. Syaifullah Tamliha dari Partai Persatuan Pembangunan meminta, peredaran gula rafinasi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di provinsinya, jangan terlalu dipermasalahkan. <p style="text-align: justify;">"Kalau bisa, saya minta ada kebijakan pemerintah dan atau aparat terkait lainnya terhadap peredaran gula rafinasi, termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel), jangan sebaliknya, yaitu dipermasalahkan," ujarnya di Banjarmasin, Kamis (23/12/2010). <br /><br />Pasalnya, menurut anggota Komisi IV DPR-RI yang juga membidangi pertanian itu, bila peredaran gula rafinasi dipermasalahkan, bisa memicu kenaikan harga barang dagangan tersebut, yang pada gilirannya berdampak terhadap inflasi. <br /><br />"Saya sudah memantau beberapa daerah di Kalsel, harga eceran gula sekarang sudah mencapai Rp11.500/Kg, keadaan tersebut bisa meningkatkan inflasi. Sementara tingkat inflasi yang tinggi salah satu indikator perekonomian kurang sehat," tandasnya. <br /><br />Wakil rakyat dari PPP asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel itu, provinsinya yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa, termasuk daerah rawan gula (gula pasir). <br /><br />"Apalagi dengan tidak ada lagi pabrik gula Pelaihari dengan kawasan perkebunan tebu PT Perkebunan Negara (PTPN) XXI di Kabupaten Tanah Laut (Tala) Kalsel, provinsi kita harus mendatangkan gula dari daerah lain," lanjutnya. <br /><br />Oleh sebab itu, alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin tersebut menyayangkan terjadinya kasus pengamanan ribuan ton gula rafinasi oleh kepolisian setempat, dengan alasan tidak memenuhi ketentuan administrasi. <br /><br />Menurut dia, jika cuma masalah administrasi jangan terlalu dipermasalahan, namun kalau masuk ranah hukum, maka harus sesegeranya pula diselesaikan agar peredaran gula yang menjadi kebutuhan masyarakat Kalsel tidak terganggu. <br /><br />"Sebab kalau cuma masalah administrasi, maka kepentingan umum atau masyarakat banyak harus diutamakan. Jangan karena masalah administrasi membuat masyarakat banyak menderita," demikian Syaifullah Tamliha. <br /><br />Sebelumnya, Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalsel yang diketuai, Muhammad Ihsanudin mengundang pihak-pihak terkait permasalahan gula di provinsinya, termasuk masalah penahanan 3.750 ton gula rafinasi oleh Polresta Banjarmasin. <br /><br />Dari serangkaian pertemuan itu, sejumlah distributur gula di Kalsel bersepakat melakukan operasi pasar (OP) menjelang perayaan Natal 2010, guna menekan harga gula di pasaran umum. <br /><br />Selain itu, pihak kepolisian berjanji mengupayakan segera mungkin penyebaran gula rafinasi yang mereka tahan melalui proses pelalangan, bila sudah mendapatkan persetujuan dari kejaksaan dan pengadilan negeri setempat. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
