MALINAU, KN – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi lintas batas saat menerima kunjungan delegasi dari Sarawak, Malaysia. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di wilayah Apau Kayan, tepatnya di Desa Long Nawang, Rabu (25/3/2026).
Rombongan dari Sarawak dipimpin oleh Timbalan Menteri Digital Malaysia Sarawak, Datuk Wilson Uga Anak Kumbong. Delegasi hadir menggunakan puluhan kendaraan dan disambut hangat oleh Pemerintah Kabupaten Malinau bersama masyarakat di kawasan perbatasan.
Dalam sambutannya, Jakaria menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat datang kepada rombongan. Ia menilai kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan yang telah lama terjalin antara masyarakat Apau Kayan dan Sarawak, bahkan sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Wilayah perbatasan bukan sekadar garis pemisah, tetapi ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis. Karena itu, hubungan ini perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jakaria menekankan pentingnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan, termasuk rencana pemekaran wilayah Apau Kayan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Kalimantan Utara.
Ia mengakui, kondisi geografis yang luas serta keterbatasan akses menjadi tantangan bagi Kabupaten Malinau dalam menjangkau wilayah perbatasan secara optimal.
Selain itu, Pemkab Malinau juga berharap adanya dukungan dari pihak Malaysia, khususnya Sarawak, dalam pembangunan akses jalan serta percepatan operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Upaya ini dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
“Jika konektivitas ini terbangun dengan baik, maka perputaran ekonomi di wilayah perbatasan akan berkembang lebih cepat,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Malinau turut mengapresiasi kemajuan Sarawak dalam pengembangan ekosistem digital. Hal tersebut dinilai sejalan dengan program “Smart Government” yang tengah dikembangkan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi.
