Salah satu tokoh pemuda Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Sofia Ingguriani mengingatkan perusahaan pertambangan batubara beroperasi di Barito Timur harus memperhatikan lingkungan. <p style="text-align: justify;">"Kita meminta perusahaan tambang batubara yang saat ini melakukan ekspoitasi di wilayah Barito Timur harus memperhatikan kelestarian lingkungan," kata Sofia Ingguriani saat berada di Palangka Raya, Rabu. <br /><br />Menurutnya, perlunya memperhatikan kelestarian lingkungan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa mengakibatkan bencana alam dan pada akhirnya dapat merugikan semua orang. <br /><br />"Kita tidak ingin eksploitasi batubara di wilayah Barito Timur tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Karena dampaknya bisa menimbulkan kerugian bagi semua orang," ucapnya. <br /><br />Begitu juga dengan dikeluarkannya kuasa penambangan (KP) di Barito Timur, hingga saat ini masyarakat belum mengetahui berapa jumlah dan lokasinya. Perlunya informasi tersebut agar kawasan hutan yang perlu dilindungi tidak terkena dampak pertambangan. <br /><br />"Kita berharap KP yang sudah dikeluarkan itu perlu dikaji ulang, terutama sekali lokasi masuk hutan lindung atau tidak. Kalau kawasan pertambangan itu masuk hutan lindung, diharapkan jangan sampai diberikan izin pakai kawasan hutan (IPKH)," katanya. <br /><br />Dijelaskannya, dengan adanya kegiatan pertambangan batubara selama ini di Barito Timur, belum kelihatan dampak positif bagi masyarakat. Terutama sekali berkaitan dengan community development (CD). <br /><br />"Tidak hanya itu saja, kontribusi bagi pembangunandaerah juga perlu dipertanyakan, apakah memang ada atau tidak. Ini harus transparan penggunaan dananya," tegasnya. <br /><br />Terpisah, salah satu warga Desa Puri Kecamatan Raren Batuah, Siswanto, mengatakan, pemerintah daerah harus arif dan bijaksana dalam mengeluarkan KP bagi perusahaan. Jangan sampai dengan banyaknya kegiatan pertambangan justru merusak kelestarian lingkungan. <br /><br />"Saya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Pusat untuk selektif memberikan perizinan. Terutama sekali IPKH dan lainnya," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>
