Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Ginidie meminta pegawai negeri sipil di kabupaten itu bisa konsisten melaksanakan pekerjaan di tempat tugas yang telah ditetapkan. <p style="text-align: justify;">"Jangan karena ditugaskan di pedalaman, hanya sebentar saja lalu minta pindah, padahal daerah pedalaman juga sangat membutuhkan tenaganya," kata Ginidie di Sintang, Sabtu (04/12/2010).<br /><br />Menurutnya, ketika penerimaan CPNS, ada surat pernyataan semacam kontrak kerja yang ditandatangani setiap pelamar bersedia menempati tempat tugas pertama minimal lima tahun.<br /><br />"Itu sudah konsekuensi karena bersangkutan memilih tempat tugas tersebut secara sadar, artinya harus konsisten, berpikirlah untuk mengabdi bukan sekadar mencari pekerjaan," ucapnya.<br /><br />Ia mencontohkan di daerah pemilihannya Kecamatan Serawai, ada tenaga pendidik yang awal bertugas rajin datang ke sekolah yang sudah dipilihnya.<br /><br />"Namun lama kelamaan sudah mulai jarang hadir mengajar, padahal sekolah itu butuh tenaga yang selama ini hanya diisi oleh tenaga honorer," ucapnya.<br /><br />Menurutnya, dalam membina PNS, pemerintah daerah harus ada ketegasan dan lebih mengedepankan azas pemerataan.<br /><br />"Kalau memang di kota tenaga kesehatan maupun guru sudah menumpuk, jangan dulu dikabulkan permintaan mutasi sebelum ada pengganti karena daerah pedalaman juga butuh pelayanan," katanya.<br /><br />Selain itu, ia juga meminta, penjaringan PNS maupun penempatannya kalau bisa lebih diutamakan warga setempat.<br /><br />"Kalau warga setempat yang diberdayakan, kemungkinan untuk pindah itu kecil sehingga pemerataan pelayanan pemerintah melalui aparatnya hingga ke pedalaman bisa terpenuhi," imbuhnya.<br /><br />Tentunya, kata dia, dalam penerimaan PNS, pemerintah juga mesti bisa menyeleksi orang-orang yang memang mau mengabdi kepada masyarakat.<br /><br />"Seleksi itu harus menjaring orang yang siap ditempatkan dimana saja, kalau asal jaring apalagi atas dasar kedekatan dan ternyata mereka tidak efektif bekerja, kita juga yang rugi," ujarnya.<br /><br />Anggota DPRD lainnya, Mardiyansyah mengatakan perekrutan PNS sudah selayaknya memberikan prioritas bagi mereka yang sebelumnya sudah lama mengabdi di suatu daerah.<br /><br />"Saya kira banyak sekolah di pedalaman yang menggunakan jasa honorer, kalau kualifikasi pendidikannya sesuai, ada baiknya mereka yang sudah mengabdi ini diberi prioritas," ujarnya.<br /><br />Apalagi kata legislator asal Kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kecamatan perbatasan ini, di daerah peerbatasan maupun daerah pedalamannya lainnya sangat membutuhkan tenaga yang benar-benar siap mengabdi.<br /><br />"Saya kira kalau orang sudah terbiasa di kota, berat bagi mereka beradaptasi di pedalaman, ada baiknya diberi prioritas pada penduduk setempat agar mereka tetap konsisten menjalankan tugasnya," kata dia.<br /><br />Sandan, anggota DPRD Sintang asal Kecamatan Ambalau, kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten, mengatakan kekurangan guru selalu jadi persoalan di daerah perbatasan.<br /><br />"Tentunya ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah, jangan sampai guru yang berstatus PNS malah menumpuk di kota," katanya.<br /><br />Menurutnya, di Ambalau malah ada sekolah yang tidak memiliki guru berstatus PNS.<br /><br />"Padahal untuk memajukan pendidikan, dibutuhkan tenaga pendidik yang profesional, kalau guru honorer, ruang bagi mereka kan terbatas sehingga diharapkan penempatan tenaga pendidik bisa benar-benar merata," ujarnya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>