Politisi : Sulit Wujudkan Capres Independen

oleh

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengemukakan, sulit mewujudkan gagasan calon presiden perseorangan atau independen meski ide tersebut menarik untuk dikaji. <p style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengemukakan, sulit mewujudkan gagasan calon presiden perseorangan atau independen meski ide tersebut menarik untuk dikaji.<br /><br />Taufik di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis mengemukakan, sulit membayangkan bagaimana hubungan antara presiden atau pemerintah dengan DPR RI yang diisi kader-kader dari partai politik. Hal itu terlihat dari kenyataan saat ini bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan menghadapi kendala dalam membangun hubungan dengan DPRD.<br /><br />Taufik mengemukakan, gagasan itu sebenarnya menarik tapi akan sulit direalisasikan. Saat ini kepala daerah yang memenangkan pilkada secara independen ternyata kesulitan melaksanakan tugas. Hal itu juga akan dihadapi oleh presiden yang terpilih secara independen.<br /><br />Menurut Sekjen DPP PAN itu, kebijakan pemerintah akan sulit mendapat dukungan DPR. Karena itu, harus ada pertimbangan secara matang karena setelah menjadi presiden sulit menghadapi dinamika politik di parlemen.<br /><br />"Saat ini, presiden yang dipilih melalui partai politik dan mendapat dukungan dari koalisi saja masih menghadapi dinamika politik yang muncul dari kalangan DPR RI," ujar Taufik.<br /><br />Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari berpendapat, kehadiran calon Presiden independen (non parpol) saat ini belum dimungkinkan dan wacana tentang hal itu akan hilang dengan sendirinya bila parpol serius melakukan seleksi kandidat yang akan diusungnya dalam pilpres.<br /><br />Hajriyanto mengatakan, semestinya aturan Pilpres itu tidak boleh menghalangi setiap warga negara yang telah mencukupi syarat untuk mencalonkan diri. "Tapi dalam konteks Indonesia, kehadiran calon Presiden independen itu masih belum dimungkinkan," ujarnya.<br /><br />Hal tersebut dikarenakan calon independen akan sangat membebani penyelenggara pemilu mengingat apapun persyaratannya, akan mengundang orang-orang "independen" untuk ikut mencalonkan diri.<br /><br />Selain itu, berapa jumlah tandatangan yang harus dikumpulkan seorang capres independen itu dan kira-kira politik uang macam apa yang bakal muncul dalam pengaturan demikian.<br /><br />Dalam konteks Indonesia, menurut politisi Partai Golkar itu, keberadaan capres independen itu baru dimungkinkan kalau sistem kepartaian di Indonesia sudah sangat sederhana, yakni hanya dua atau tiga partai saja.<br /><br />"Membuka kewenangan untuk capres independen hanya akan menimbulkan arus gelombang kandidat yang mungkin akan sulit dikelola. Sementara itu, batasan apapun yang akan dirumuskan juga tidak akan memuaskan semua pihak," ujarnya.(Eka/Ant)</p>