Pramono: Referendum DIY Bahayakan NKRI

oleh

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, bila terjadi referendum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kewibawaan pemerintah akan jatuh di mata masyarakat. <p style="text-align: justify;">"Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pusat kebudayaan Jawa. Kalau terjadi referendum, itu sangat membahayakan NKRI. Kewibawaan pemerintah pusat akan terganggu," kata Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (01/12/2010).<br /><br />Wacana permintaan referendum belakangan ini muncul di Yogyakarta, terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta.<br /><br />"Itu adalah ekspresi masyarakat Yogyakarta yang kemudian meminta referendum walaupun itu bukan datang dari masyarakat `grass root` tapi datang dari kalangan yang memahami Yogyakarta," kata Pramono.<br /><br />Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu menambahkan, pernyataan Presiden Yudhoyono terlalu terburu-buru sebab saat ini masyarakat Yogyakarta sedang dirundung duka akibat letusan gunung Merapi.<br /><br />"Pernyataan Presiden Yudhoyono itu sangat mengejutkan dan serius. Seharusnya tidak perlu disampaikan secara langsung, cukup melalui juru bicara, Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM saja sebab air mata masyarakat Yogyakarta belum kering karena musibah. Biarkan masyarakat Yogyakarta menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Orang yang memberi masukan juga terlalu terburu-buru," kata Pramono.<br /><br />Ia mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak mengutak-atik soal keistimewaan DIY Yogyakarta yang sudah ada sejak zaman Soekarno dan Sultan Hemangkubuwono IX.<br /><br />"Keistimewaan DI Yogyakarta tidak boleh diganggu gugat karena secara historis, DI Yogyakarta memiliki peran besar berdirinya republik ini," kata dia.<br /><br />Dia menambahkan, keistimewaan DI Yogyakarta juga tidak ada kaitannya dengan pemilihan atau penetapan gubernur atau wakil gubernur.<br /><br />"Jangan sampai masalah keistimewaan Yogyakarta ini dibawa ke arah politik atau demokrasi," kata Pramono.<br /><br />Ia berharap, pemerintah segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak berlarut-larut dan masyarakat tidak terkena dampaknya.<br /><br />Ketika ditanya, apakah ada persaingan antara Sri Sultan Hemangkubuwono X dengan Presiden Yudhoyono sebagaimana yang disampaikan oleh politisi Golkar Gandung Pardiman, Pramono mengatakan, meskipun ada persaingan, tapi jangan mengganggu soal keistimewaan Yogyakarta.<br /><br />"Rivalitas politik adalah hal yang biasa tapi tidak boleh menganggu hal-hal yang substantif sebab membangun negeri ini tidak tergantung rivalitas tapi melaksanakan sistem yang telah disepakati," kata Pramono.<br /><br />Sebelumnya, dalam pengantar rapat kabinet terbatas yang membahas empat RUU di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/11), Presiden Yudhoyono menginginkan kehadiran satu UU yang tepat guna menghargai bentangan sejarah dan keistimewaan DIY.<br /><br />"Berkali-kali saya menyampaikan posisi dasar pemerintah berkaitan UU tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama-tama pilarnya adalah sistem nasional yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam UUD kita telah diatur dengan gamblang termasuk pasal 18," tutur Presiden.<br /><br />Pada sisi lain, Kepala Negara menyampaikan pemahamannya atas keistimewaan DIY yang berasal dari bentangan sejarah sangat panjang yang memang harus diperlakukan secara khusus sehingga RUU itu nantinya menampakkan keistimewaan struktur pemerintahan DIY.<br /><br />"Namun negara kita adalah negara hukum dan demokrasi sesungguhnya. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan karena tentu tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan, baik dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi," kata Presiden.<br /><br />Presiden yakin dapat ditemukan suatu pranata yang menghadirkan sistem nasional NKRI, keistimewaan DIY yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, serta nilai-nilai demokrasi dalam RUU tentang Keistimewaan DIY.<br /><br />Untuk itu, Presiden berharap dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan DPR, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DIY, serta komunitas lain yang memiliki kepedulian dan pikiran yang baik tentang sistem dan tata pemerintahan DIY.<strong> (phs/Ant)</strong></p>