Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta oleh LSM lingkungan, Greenpeace, untuk menjadikan 2011 sebagai tahun bersejarah dalam perlindungan hutan dan upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim. <p style="text-align: justify;">"2011 bisa menjadi tahun penting bagi hutan Indonesia," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Joko Arif di Jakarta, Sabtu (08/01/2011) <br /><br />Untuk itu, Greenpeace menyerukan kepada Presiden Yudhoyono untuk segera mengimplementasikan moratorium (penghentian sementara) konversi hutan. <br /><br />Hal tersebut, menurut LSM tersebut, akan menjamin perlindungan hutan Indonesia yang tersisa dengan memastikan transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum, dan melibatkan peran serta masyarakat lokal. <br /><br />Namun, Joko mengemukakan, komitmen terkait upaya global penanggulangan bencana iklim dari Presiden Yudhoyono masih kerap tertunda oleh berbagai kepentingan lain yang terdapat di dalam pemerintahannya. <br /><br />"Upaya besar dilakukan oleh industri dan rekannya di dalam pemerintahan untuk menunda implementasi moratorium," katanya. <br /><br />Karenanya, Joko juga meminta Presiden untuk harus menangkal upaya tersebut dan memastikan pemerintah Indonesia melakukan segala kemungkinan terbaik yang telah direkomendasikan oleh masyarakat sipil, seperti yang telah termaktub dalam kesepakatan Norwegia. <br /><br />Norwegia dan Indonesia telah menyepakati dan merancang rencana yang berpotensi untuk menjadi contoh baik upaya penurunan emisi gas rumah kaca di masa mendatang, dengan melindungi hutan alam Indonesia dan lahan gambut kaya karbon. <br /><br />Greenpeace menyatakan, bila kesepakatan itu dijalankan dengan benar, maka akan sangat bermanfaat bagi upaya PBB dalam mengurangi emisi dari sektor kehutanan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
