Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa "diadu "dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam polemik tentang keistimewaan Yogyakarta. <p style="text-align: justify;">"Saya dengan Pak Sultan tidak ada apa-apa. Kok diadu-adu," kata Presiden Yudhoyono pada akhir sambutan acara pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Nasional 2010 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (03/12/2010).<br /><br />Yudhoyono tidak menyebutkan secara rinci siapa pihak yang mengadu tersebut. Kepala Negara hanya menjelaskan, media massa lebih tertarik memberitakan polemik keistimewaan Yogyakarta daripada hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan.<br /><br />Presiden menegaskan, dirinya sangat menghormati Sultan. Dia juga yakin Sultan juga menghargainya. Presiden Yudhoyono meminta Sultan tetap sabar meski selama beberapa hari menjadi bahan pemberitaan.<br /><br />"Terus sabar ya Pak Sultan," kata Yudhoyono.<br /><br />Sultan yang duduk di barisan paling depan hanya tersenyum, tanpa memberikan tanggapan.<br /><br />Presiden mengakhiri acara pemberian penghargaan ketahanan pangan itu dengan memberi kesempatan kepada semua tamu undangan untuk berjabat tangan dengan dirinya dan Ibu Ani Yudhoyono.<br /><br />Namun, Sultan yang duduk di barisan depan berbalik dan meninggalkan tempat acara. Sultan adalah salah satu kepala daerah yang mendapat penghargaan dalam acara itu.<br /><br />Sultan tidak memberikan pernyataan panjang lebar ketika wartawan mencoba bertanya. Dia hanya menjelaskan belum mengetahui isi draf RUU Keistimewaan Yogyakarta yang menjadi usulan pemerintah.<br /><br />Dia meminta wartawan bertanya kepada rakyat Yogyakarta yang memiliki kedaulatan di wilayah itu.<br /><br />Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengikuti Sultan. Djoko menyarankan wartawan untuk menunggu sejenak.<br /><br />"Nanti sekalian sama saya saja," kata Djoko.<br /><br />Sejumlah wartawan mengartikan pernyataan Djoko sebagai janji bahwa akan ada pernyataan bersama Sultan tentang polemik keistimewaan Yogyakarta.<br /><br />Namun, sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan bersama antara Djoko Suyanto dan Sultan. Bahkan beredar informasi bahwa keduanya telah pergi meninggalkan Istana tanpa sepengetahuan wartawan.<br /><br />Pemerintah dalam draft sementara RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan agar Gubernur DIY dipilih secara demokratis.<br /><br />Dalam konferensi pers usai rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta (2/12), Menko Polhukam Djoko Suyanto menjelaskan keturunan Kesultanan dan Paku Alam tetap sebagai orang nomor satu atau tertinggi di wilayah DIY dengan kewenangan tertentu di atas gubernur.<br /><br />"Kita tetapkan Sultan dan Paku Alam sebagai orang nomor satu tertinggi di wilayah itu tetapi kalau kita patuh asas demokrasi pasal 18 UD 1945 sebagai penyelenggara sehari-hari dipilih oleh rakyat secara demokratis," jelasnya.<br /><br />Menurut Djoko, dua rumusan itu akan dicoba untuk diformulasikan dalam satu pasal dalam RUU DIY yang sedang dimatangkan oleh pemerintah.<br /><br />Kementerian Dalam Negeri, lanjut dia, akan menyelesaikan rumusan kata per kata dalam RUU DIY sebelum menyerahkannya kepada DPR untuk dibahas bersama.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
