Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pejabat negara khususnya gubernur, bupati dan walikota beserta jajarannya untuk tidak meremehkan upaya pencegahan korupsi dalam bentuk konferensi, penyuluhan maupun sosialisasi. <p style="text-align: justify;">"Saya prihatin upaya kita untuk konferensi, bimbingan, edukasi yang sifatnya ingin menyelamatkan pejabat untuk tidak jatuh ke korupsi dianggap biasa-biasa saja. Tujuannya untuk menyelamatkan semuanya, baik aset maupun pejabatnya," kata Presiden saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (01/12/2010).<br /><br />Presiden mengatakan keprihatinannya itu berangkat dari masih banyak terjadi penyimpangan dan korupsi di daerah, meskipun terkadang sepele namun tetap dikategorikan sebagai korupsi dan memang melanggar hukum.<br /><br />"Fenomena korupsi di daerah mengemuka, jumlah pejabat yang diperiksa di daerah tetap banyak, minggu lalu masuk lagi, saya baca. Kadang-kadang sepele tapi korupsi, untuk kantong pribadi, kasihan saya, prestasinya ada tapi dengan tahan napas saya tanda tangani (surat izin pemeriksaan-red)," kata Presiden.<br /><br />Karena itu, Kepala Negara menyerukan semua pejabat agar tidak menganggap remeh sosialisasi atau pelatihan pencegahan korupsi dan transparansi kebijakan pemerintah karena hal tersebut sangat penting bagi kelancaran roda pemerintahan.<br /><br />Presiden mengaku negara rugi bila ada gubernur atau bupati atau walikota yang terpaksa menjalani proses hukum karena waktu mereka habis untuk pemeriksaan dan tidak menjalankan tugas mereka sebagai kepala daerah dan melaksanakan program pembangunan.<br /><br />"Dengan saya jelaskan seperti ini, maka yang harus menjadi tekad kita, pemberantasan korupsi harus dilanjutkan secara intensif dan agresif," kata Presiden.<br /><br />Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2010 diselenggarakan selama satu hari.<br /><br />KNPK 2010 membawa tema berkaitan dengan pelapor (whistler blower-red) yang dapat dibangun dengan sebuah sistem terpadu sehingga mendorong pemberantasan korupsi.<br /><br />KPK memandang "whistler blower" memberikan kesempatan kepada masing-masing personal untuk terlibat dengan saling menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya.<br /><br />Dalam kesempatan itu, KPK bersama Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan program Indonesia Memantau, sebuah mekanisme pemantauan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang bisa diakses melalui website KPK.<br /><br />KPK paling banyak menangani kasus penyimpangan anggaran pengadaan barang dan jasa. Sebanyak 80 persen dari total kasus yang ditangani oleh KPK pada 2006 adalah kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan barang dan jasa. Jumlah itu semakin berkurang pada 2007 dan 2008.<br /><br />Hadir dalam acara tersebut seluruh pimpinan KPK termasuk Ketua KPK terpilih Busyro Muqoddas, para menteri kabinet dan sejumlah pejabat lainnya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
