RI-Arab Saudi Februari Bicarakan Pemulangan Ratusan TKI

Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi diharapkan pada awal Februari bertemu untuk membicarakan pemulangan ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Tanah Air yang hingga kini masih berada di kolong jembatan Kandara, Arab Saudi. <p style="text-align: justify;">"Kami masih menunggu kepastian kesediaan pemerintah Arab Saudi untuk bertemu dengan delegasi RI," kata Saiful Idhom, Direktur Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) untuk Kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa, di Jakarta, Kamis (13/01/2011). <br /><br />Pernyataan Saiful Idhom itu disampaikan untuk menanggapi "Migrant Care" bahwa pemerintah lamban dalam upayanya mengumpulkan ratusan TKI yang berada di bawah jembatan Kandara, Arab Saudi. <br /><br />Bersama dengan LSM lain, "Migrant Care" pada Rabu (12/01/2011) mengumpulkan dana Rp1.000 dari setiap anggota masyarakat di sekitar Bundaran Hotel Indonesia untuk membiayai TKI yang berada di jembatan Kandara. <br /><br />Menurut Saiful pemulangan TKI yang berada di bawah jembatan Kandara tidak semudah yang dibayangkan LSM apalagi bagi TKI yang kabur dari majikan. <br /><br />"Mereka baru bisa dipulangkan jika izin `exit permit` atau izin deportasi dari imigrasi sudah disetujui oleh majikannya," kata Saiful. <br /><br />Jadi, katanya, sebelum mereka bisa dipulangkan, terlebih dahulu Konsulat Jenderal RI di Jeddah akan melakukan identifikasi dan pendataan status TKI/WNI dan dari pendataan itu, pemerintah akan melakukan klasifikasi terhadap TKI/WNI. <br /><br />Prioritas yang akan dipulangkan oleh biaya pemerintah yaitu mereka yang rentan dan sakit seperti orang tua dan anak-anak sedangkan bagi TKI yang masih tersangkut kasus dengan majikan tentu akan diproses lebih lanjut sebelum mereka bisa dipulangkan, katanya. <br /><br />"Nah, kalau ada dari kelompok rentan itu TKI, pemerintah akan meminta koordinasi dengan aparat terkait di Arab Saudi agar mempercepat pemberian izin `exit permit`," kata Saiful. <br /><br />Terkait upaya pemulangan itu, pemerintah sudah membentuk gugus tugas bersama (joint task forces) terdiri atas Kemenlu, Kemenakertrans, Kemenag, Kemensos, Polri (Bareskrim), Kemenpolhukham, Kemenko Kesra, Kemeneg PP dan Perlindungan Anak, dan BNP2TKI. <br /><br />Saiful menjelaskan gugus tugas bersama itu telah mengajukan kepada pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pembicaraan kembali pada awal Februari terkait isu pemulangan TKI/WNI dari jembatan Kandara dan salah satu agendanya terkait pembiayaan pemulangan TKI yang belum tuntas akan dibebankan kepada RI atau Arab Saudi. <br /><br />Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi telah mengusulkan agar ratusan TKI/WNI itu dipindahkan ke tempat penampungan bernama Madinatul Hijaj di Jeddah dan setiap TKI akan dikenakan biaya 40 Real (atau sekitar Rp100 ribu dengan kurs 1 Real = Rp2.500) per hari, 30 Real untuk biaya penginapan dan 10 Real untuk biaya makan 3 kali sehari. <br /><br />"Seluruh biaya di Madinatul Hijaj akan dibebankan kepada RI," kata Saiful. <strong>(phs/Ant)</strong></p>