Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak, Kalimantan Barat mempersiapkan Rp10 miliar untuk menutupi semua kebutuhan jaminan persalinan (Jampersal). <p style="text-align: justify;">"Kami siapkan dana dari jaminan kesehatan masyarakat dahulu untuk menutupi program Jampersal sambil menunggu dana program itu cair," kata Direktur RSUD Soedarso Pontianak Gede Sanjaya di Pontianak, Selasa.<br /><br />Gede menjelaskan, pada praktiknya nanti sesuai dengan instruksi dan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan semua layanan persalinan gratis khusus kelas tiga.<br /><br />"Pasien nanti harus membawa rujukan, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga," kata Gede.<br /><br />Ia berharap dalam pelaksanaannya ke depan, pelayanan Jampersal di RSUD Soedarso dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah diatur.<br /><br />"Saya berharap tidak ada masalah, semuanya lancar dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Gede.<br /><br />Selain itu, kata dia, pasien yang sudah masuk dalam program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) atau pun jaminan kesehatan lainnya tidak bisa lagi ikut Jampersal.<br /><br />"Ya yang Jamkesmas tetap berjalan, Jampersal itu lain lagi," kata Gede.<br /><br />Ia juga mengingatkan kepada seluruh staf di rumah sakit itu untuk kerja sama dalam menjalankan program Jampersal tersebut.<br /><br />"Saya sebagai direktur rumah sakit memohon kerja sama dalam arti supaya pasien senang, dan manajemen pun tenang," ungkap dokter spesialis tulang itu.<br /><br />Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX Karolin Margareth Natasya mengatakan, dalam melakukan persalinan biaya jangan menjadi hambatan.<br /><br />Namun begitu, kata dia, Jampersal tidak menanggung semua biaya untuk persalinan seperti biaya ambulans dan lain-lain yang tetap harus dipersiapkan oleh pasiennya.<br /><br />"Jampersal hanya menanggung biaya rumah sakit saat proses persalinan dilakukan," ujarnya.<br /><br />Ia mengungkapkan, anggaran yang sudah dipersiapkan untuk Jampersal secara nasional sebesar Rp1,2 triliun, untuk Kalbar dialokasikan sebesar Rp19,1 miliar dan alokasi per kabupaten/kota berbeda-beda.<br /><br />"Terkecil itu Kota Singkawang hanya sebesar Rp800 juta," kata ibu satu anak itu.<br /><br />Kemudian, lanjutnya, bagi pasien yang sudah mengikuti program seperti Jamkesmas, Jamkesda, atau askes tidak perlu lagi ikut program Jampersal tersebut.<br /><br />Karolin mengharapkan, pengawasan terhadap program Jampersal yang baru berjalan tahun 2011 itu dapat dilakukan oleh semua pihak.<br /><br />"Karena tidak ada satu pun pihak yang dapat menjamin ada dokter atau bidan di rumah sakit yang tidak nakal," ungkapnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
